Menurut Kitty, sebelum lifting dilakukan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan implementasi B50 berjalan sesuai standar.
Hal ini meliputi kesiapan fasilitas dan infrastruktur, pengendalian mutu produk hingga aspek keselamatan untuk menjaga keandalan pasokan energi untuk masyarakat.
“Mulai dari proses pencampuran, proses yang dilakukan harus terstandar. Pencampuran solar dan fatty acid methyl ester [FAME] dilakukan secara bertahap dilakukan sampai dengan memenuhi komposisi yang tepat dan sesuai spesifikasi,” tambahnya.
B50 yang sudah dicampur atau blending akan diuji di laboratorium untuk dianalisis kesesuaian spesifikasinya dan diuji kualitasnya sesuai Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelum selanjutnya disalurkan ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan kemudian didistribusikan ke SPBU.
Lebih lanjut, Kitty mengungkapkan, kehadiran B50 akan memberikan efek pengganda pada perekonomian nasional dan berkontribusi pada penghematan devisa negara dari penurunan impor solar.
“Program ini juga diharapkan mampu berkontribusi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, serta menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak," ungkap Kitty.
Sebelumnya, Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan kesiapan 126 terminal BBM untuk dapat menyalurkan B50 terhitung mulai 1 Juli 2026.
“Seluruh terminal BBM Pertamina Patra Niaga yang berjumlah 126 unit telah siap mendistribusikan B50 mulai 1 Juli 2026,” tutur Roberth saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).
Roberth menambahkan, sebagai awalan, perseroan akan mendistribusikan B50 sebanyak 37,92 juta liter B50 pada 1 Juli 2026.
Ke depannya, PT PPN akan menyalurkan B50 hingga mencapai 87,27 juta liter per hari untuk skala nasional.
"PT PPN akan menyiapkan B50 sejumlah 87,27 juta liter per hari untuk disalurkan secara nasional," ujar Roberth.
Sebagai informasi, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B50. Adapun, peresmian mandatori B50 telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Kamis (9/7/2026) di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat.
Peresmian mandatori B50 turut dilakukan secara simbolis di 5 daerah yang mewakili 5 industri pengguna a.l. sektor pertambangan di Kutai Timur, sektor kereta api di Yogyakarta, sektor kapal laut di Cirebon, industri alat pertanian di Semarang, dan sektor distribusi di terminal BBM Surabaya.
Prabowo menyatakan mulanya ingin mendorong mandatori B100, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk meningkatkan mandatori B40 ke B50.
Meskipun begitu, dia menegaskan dengan berlakunya B50, maka Indonesia bakal mulai menyetop impor komoditas solar.
“Teruskan jangan berhenti di B50, kalau bisa B60. Bulan apa B60? Ini usaha besar, terima kasih; kebahagiaan bagi saya," kata Prabowo di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Berdasarkan penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, B50 diprediksi membutuhkan FAME sebesar 16,7—18 juta kl. Sementara itu, kebutuhan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk B50 diprediksi mencapai 15,2—16,3 juta ton.
Untuk itu, Bahlil menegaskan Indonesia bakal mulai menyetop impor solar. Alasannya, dari total konsumsi solar sebesar 38—40 juta kl, Indonesia mengimpor sekitar 4 juta kl solar per tahun dan saat ini bisa semakin menyusut gegara B50.
Di sisi lain, implementasi B40 bakal menghemat devisa Rp133,3 triliun dan diperkirakan dapat meningkat hingga Rp170 triliun seiring berlakunya B50.
Selain itu, B50 diperkirakan meningkatkan nilai tambah CPO dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.
(smr/wdh)
