Meski demikian, ia menilai peningkatan kredit tidak bisa menjadi satu-satunya target. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan pelaku UMKM memiliki pasar yang mampu menyerap hasil produksinya.
Maman mencontohkan, apabila pelaku UMKM memperoleh tambahan kredit dan pelatihan sehingga mampu meningkatkan produksi, tetapi tidak memiliki akses pasar, maka risiko gagal bayar akan meningkat.
"Makanya kita Kementerian UMKM bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lainnya mencoba melihat ini secara komprehensif bersama-sama dengan OJK," jelasnya.
Oleh karena itu, keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan dan penguatan pasar, kata Maman perlu dijaga agar rasio kredit bermasalah atau NPL tidak meningkat.
"Kalau NPL tinggi impact-nya ke problem sosial makanya balance-nya juga harus dijaga."
Di sisi lain, Maman menyambut positif rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menempatkan kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperbesar ruang pembiayaan bagi sektor UMKM melalui perbankan.
Kendati begitu, ia tetap menegaskan kebijakan penempatan dana SAL merupakan kewenangan Kemenkeu.
"Kalau memang itu didorong ke bank-bank Himbara kita ya tentunya dari sisi kita sektor UMKM tentunya akan memiliki terkena dampak juga untuk bisa mendapatkan kucuran alokasi-alokasi kreditnya kan. Jadi dari sisi kita sih prinsipnya merespon itu secara positif dari sisi UMKM," pungkasnya.
(ain)
