Modi sama sekali tidak menyinggung soal aksi demonstrasi maupun krisis pendidikan dalam pidatonya. Sebelum ia mulai berbicara, stasiun televisi India menayangkan rekaman yang memperlihatkan polisi menggunakan tongkat pemukul untuk membubarkan sejumlah pengunjuk rasa. Namun, melalui unggahan di media sosial X, Kepolisian Delhi membantah adanya penggunaan kekerasan.
Sidang parlemen kali ini juga diperkirakan akan menghidupkan kembali perdebatan politik yang kontroversial terkait penambahan jumlah kursi di majelis rendah (Lok Sabha). Partai Bharatiya Janata (BJP) mengusung kembali proposal tersebut setelah berbekal kemenangan telak dalam pemilihan daerah baru-baru ini, usai sebelumnya gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu pada bulan April. Partai-partai oposisi menilai rencana tersebut sengaja dirancang untuk mengikis pengaruh mereka di parlemen.
Modi mengimbau agar perdebatan berjalan secara konstruktif, seraya mengatakan, “di mana ada fakta dan alasan yang kuat, di situ tidak ada ruang untuk kegaduhan.” Kendati demikian, begitu Majelis Rendah resmi dibuka, para anggota legislatif oposisi langsung menyerukan yel-yel protes hingga memicu penundaan sementara jalannya sidang.
Di luar gedung parlemen, para mahasiswa telah mulai berkumpul sejak pagi hari di titik aksi yang telah ditentukan di New Delhi. Pihak berwenang pada hari Minggu menyatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak mengantongi izin resmi.
Parminder Singh, seorang desainer grafis berusia 26 tahun, mengaku telah meminta izin kepada atasannya untuk tidak masuk kerja. Atasannya memberi izin, namun mewanti-wanti agar ia tidak sampai ditangkap aparat. Sambil membagikan botol air mineral kepada para pengunjuk rasa, Singh menegaskan keinginannya agar sistem pendidikan India dibenahi.
“Kami akan terus berdemonstrasi. Anda tidak bisa menyumbat aliran air,” ujarnya. “Saya ingin sistem pendidikan kita ditingkatkan. Mengapa pemerintah tidak bisa menyediakan kurikulum yang mencegah mahasiswa harus masuk ke perguruan tinggi swasta yang mahal.”
Anggota pihak oposisi turut memberikan dukungan atas tuntutan para mahasiswa. Mereka menyatakan bakal mencecar pemerintahan Modi terkait melonjaknya biaya hidup serta dugaan korupsi pada proyek pembangunan Kuil Ram di Ayodhya yang merupakan proyek unggulan BJP.
“Ada banyak kecemasan, kekecewaan, dan frustrasi di berbagai lapisan masyarakat negara ini, yang kini diluapkan melalui aksi protes di Delhi,” ungkap Yamini Aiyar, mantan Presiden Center for Policy Research.
Berdasarkan agenda resmi pemerintah, sidang parlemen yang berlangsung selama 25 hari hingga 13 Agustus mendatang akan berfokus pada perubahan regulasi perpajakan, aturan pendanaan asing, reformasi pendidikan tinggi, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil.
Meski demikian, perhatian publik di New Delhi tetap tertuju pada apakah Modi akan berupaya menghidupkan kembali proposal penetapan ulang batas wilayah (demilitasi) untuk menambah jumlah kursi parlemen sekitar 50%. Para pemimpin oposisi mendesak BJP untuk menggelar pertemuan lintas partai guna membahas usulan undang-undang tersebut sebelum membawanya ke parlemen.
Menteri Kabinet Ramdas Athawale kepada wartawan pekan lalu menegaskan bahwa RUU tersebut “pasti” akan diloloskan kali ini karena pemerintah telah mengamankan jumlah dukungan yang dibutuhkan. “Kami optimistis,” ujarnya saat berada di Chennai.
Pemerintahan Modi berupaya mendorong reformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang krusial di tengah risiko global yang menantang. Ekonomi India sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, sehingga lonjakan harga minyak mentah dan curah hujan yang rendah akibat lemahnya angin muson tahun ini menjadi risiko ganda bagi laju inflasi serta prospek ekonomi secara luas.
“Perang di Asia Barat memicu tantangan besar bagi negara seperti India, yang mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energinya,” kata Modi dalam pidatonya. “Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, India tetap tumbuh sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.”
Kelompok oposisi menegaskan rencana mereka untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait inflasi, kondisi ekonomi, hingga arah politik luar negeri.
Mereka juga terus mendukung perjuangan mahasiswa yang memprotes krisis pendidikan. Pada hari Sabtu, pihak kepolisian bergerak meredam gerakan mahasiswa dengan memindahkan secara paksa Sonam Wangchuk—seorang aktivis terkemuka yang telah melakukan aksi mogok makan selama tiga pekan—dari lokasi aksi di New Delhi ke rumah sakit.
Lewat catatan bertuliskan tangan yang diunggah di X, Wangchuk menyatakan akan menghentikan aksi mogok makannya pada hari Senin jika pemerintah mau bertanggung jawab atas kegagalan sistem pendidikan dan kasus kebocoran soal ujian baru-baru ini. Secara khusus, tuntutan terbarunya tersebut tidak lagi mencakup desakan agar Menteri Pendidikan mengundurkan diri.
(bbn)
