Cak Imin menjelaskan, manfaat program tersebut sangat besar, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan penyakit katastropik dengan biaya pengobatan tinggi.
Beberapa layanan yang ditanggung antara lain cuci darah, pengobatan penyakit jantung, kemoterapi kanker, hingga radioterapi.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun masyarakat yang mampu, terus memperkuat semangat gotong royong agar program BPJS Kesehatan tetap berkelanjutan dan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.
"Kerja sama pihak-pihak ini karena itu pihak pemerintah, pihak swasta, pribadi, harus merapatkan barisan terus untuk menjaga agar BPJS Kesehatan ini terus tumbuh menjadi raksasa gotong royong yang bermanfaat untuk seluruh keluarga kita," ujar Cak Imin.
Selain itu, pemerintah juga terus memastikan proses pendataan dan penyesuaian peserta PBI berjalan dengan baik. Koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan terus diperkuat agar proses transisi data peserta, baik yang mengalami perubahan status maupun kelas kepesertaan, tidak mengganggu akses pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan, peserta PBI yang menjalani pengobatan penyakit katastropik, terutama pasien cuci darah, harus tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala selama proses pembaruan data berlangsung.
Pemerintah mengungkap bahwa telah mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp 48,6 triliun per tahun demi program tersebut.
Angka tersebut setara dengan pembiayaan iuran per bulan untuk menanggung biaya 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
(dec)
