"Kami akan tetap mengupayakan agar Pekan Tingkat Tinggi itu berjalan dengan cara mengorek dana yang tersisa dan menghentikan pembayaran-pembayaran lainnya," kata Ramanathan. Ia juga menambahkan bahwa dirinya sempat menegur negara-negara anggota dengan mengatakan, "Seharusnya tidak ada Pekan Tingkat Tinggi karena kalian belum mendanai kami."
AS diwajibkan menyokong 22% dari anggaran reguler PBB. Meskipun pemerintahan Donald Trump telah membayar sebagian kecil dari kewajibannya, Washington masih menunggak sekitar US$2 miliar dalam bentuk iuran yang belum dibayar, termasuk tunggakan dari tahun−tahun sebelumnya. Sementara itu, China telah membayar sebagian kewajibannya kepada PBB, tetapi menurut Ramanathan, Beijing masih memiliki tunggakan sekitar US$430 juta untuk anggaran reguler organisasi tersebut. Ia menambahkan bahwa China biasanya membayar iurannya secara bertahap dan kemungkinan akan melunasi sebagian lagi dalam beberapa bulan mendatang. AS juga telah menjanjikan pembayaran dalam waktu dekat.
Pada awal tahun ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebenarnya telah memperingatkan bahwa organisasi tersebut akan kehabisan uang tunai pada bulan Juli. Namun, menurut Ramanathan, adanya pengecualian dalam pengeluaran serta langkah penghematan membuat PBB mampu memperpanjang ketersediaan dananya hingga akhir musim panas.
Guterres sebelumnya juga sempat memperingatkan bahwa aturan anggaran lama yang mewajibkan PBB untuk mengembalikan sisa uang yang tidak terpakai—baik dari anggaran reguler maupun anggaran pasukan penjaga perdamaian—telah membuat organisasi tersebut sangat kesulitan mempertahankan likuiditasnya. Merespons kendala ini, Sidang Umum PBB akhirnya memberikan suara pada hari Selasa untuk mengubah aturan tersebut dalam masa uji coba selama empat tahun guna memberikan ruang bernapas bagi kas organisasi.
(bbn)
