Omar Tamo dan Julian Lee - Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintah Iran dan Oman mengumumkan akan segera memulai pembicaraan untuk menyusun kesepakatan terkait tata kelola Selat Hormuz, termasuk biaya manajemen transit kapal. Langkah ini diambil di tengah kecemasan para pelaku perdagangan dan pemilik kapal dunia atas potensi diberlakukannya penarikan tarif tol laut di jalur pelayaran vital tersebut.

Berdasarkan pernyataan bersama kedua negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan celah sempit Teluk Persia tersebut, dialog awal akan berfokus pada penyediaan layanan navigasi, termasuk di dalamnya mengenai "biaya-biaya yang terkait dengan layanan tersebut agar sesuai dengan standar internasional." Kedua belah pihak menegaskan tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan Selat Hormuz dan memastikannya tetap terbuka bagi pelayaran internasional.

Iran terus berupaya memperkuat kendalinya atas Selat Hormuz sejak berhasil mencapai kesepakatan damai sementara dengan Amerika Serikat (AS) pada awal bulan ini. Bahkan pada pekan lalu, Teheran sempat mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan setiap kapal mengantongi izin dari otoritas Iran untuk dapat melintasi perairan tersebut, sekaligus mewajibkan kepemilikan polis asuransi khusus. Meskipun kebijakan polis asuransi ini masih digratiskan untuk saat ini, para pengamat menilai langkah tersebut merupakan jembatan awal untuk memberlakukan penarikan biaya resmi di masa mendatang.

Situasi ini memicu reaksi keras di panggung geopolitik. Seorang pejabat senior mengungkapkan bahwa sekutu-sekutu AS yang dipimpin oleh Inggris tengah mendesak keras pemerintahan Trump agar menolak dan tidak menormalisasi upaya Iran yang mencoba menerapkan tarif lintas di selat tersebut. Di sisi lain, para pelaku industri pelayaran global telah melayangkan peringatan bahwa pemberlakuan tarif tol laut akan melanggar hukum maritim internasional, sekaligus menetapkan preseden buruk yang sangat berbahaya bagi masa depan jalur-jalur perairan internasional lainnya.