Ia pertama kali terpilih sebagai anggota House of Commons (Parlemen Inggris) pada 2001 dan kemudian menjadi penasihat serta menteri di pemerintahan Perdana Menteri saat itu, Tony Blair. Burnham turut mendukung intervensi militer Inggris di Irak pada 2003 bersama Amerika Serikat. Jabatan tertingginya adalah Menteri Kesehatan di bawah pemerintahan penerus Blair, Gordon Brown. Setelah itu, ia menjadi salah satu dari sedikit tokoh era Blair yang tetap bekerja bersama Jeremy Corbyn, pemimpin sayap kiri Partai Buruh yang kemudian tersingkir dari partai.
Burnham dua kali mencalonkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh, namun dukungannya terhadap invasi Irak menjadi hambatan dalam kedua upaya tersebut. Pada kontestasi kepemimpinan 2015, ia kalah telak dari Corbyn. Burnham kemudian meninggalkan parlemen pada 2017.
Setelah itu, ia membangun kembali karier politiknya sebagai pembela masyarakat kelas pekerja di wilayah utara Inggris selama lebih dari dua periode menjabat sebagai Wali Kota Manchester, salah satu kota terbesar di Inggris.
Di bawah kepemimpinannya, ekonomi Greater Manchester berkembang pesat dengan pertumbuhan dua kali lebih cepat dibanding rata-rata nasional. Burnham berhasil meningkatkan profil kawasan tersebut dan menjadi simbol optimisme bagi wilayah yang kini memiliki kepercayaan diri yang kontras dengan suasana nasional.
Ia mendapat julukan "King of the North", merujuk pada serial Game of Thrones, setelah menyampaikan pidato keras yang mengkritik perlakuan pemerintah terhadap Manchester selama pandemi Covid-19. Julukan itu kemudian melekat.
Selama setahun terakhir, Burnham berupaya menjadikan rekam jejaknya di Manchester sebagai cetak biru pembaruan nasional. Hasilnya adalah konsep yang ia sebut "Manchesterism", sebuah strategi politik yang menekankan pengendalian layanan publik di tingkat lokal serta optimisme yang ia bangun di wilayah asalnya. Kebijakan andalannya adalah reformasi sistem transportasi bus.
Apa Saja Kebijakan Burnham?
Burnham diperkirakan akan mengadopsi pendekatan yang lebih intervensionis dalam mengelola ekonomi Inggris yang sedang lesu. Ia berulang kali menyatakan bahwa kelompok kaya harus membayar pajak lebih besar.
Ia juga mendorong reformasi besar terhadap layanan sosial yang tengah mengalami kesulitan, mengusulkan program pembangunan perumahan publik, serta mendukung pembatasan tarif bus lokal sebesar £2. Burnham juga menginginkan perusahaan utilitas swasta Thames Water, yang melayani sebagian besar wilayah selatan Inggris, berada di bawah kepemilikan publik.
Pelaksanaan gagasan-gagasan tersebut sebagian akan bergantung pada siapa yang ia pilih sebagai Menteri Keuangan (Chancellor of the Exchequer), pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan pajak dan belanja negara.
Burnham juga menyerukan program reindustrialisasi di wilayah utara Inggris dan menilai sistem pendidikan perlu diarahkan untuk mendorong masyarakat meniti karier di sektor industri, bukan hanya melalui jalur universitas seperti saat ini.
Meski demikian, Burnham bukan tipikal politikus progresif sayap kiri. Ia pernah mengusulkan pengurangan belanja kesejahteraan sosial untuk mendanai peningkatan anggaran pertahanan. Ia juga mendukung Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood dan berpendapat reformasi imigrasi yang dilakukan pemerintah perlu diperluas.
Selain itu, Burnham mendukung kepala kepolisian Manchester yang dikenal menentang sejumlah kebijakan progresif di bidang peradilan pidana hingga dijuluki sebagai tokoh "anti-woke".
Apa Dampaknya bagi Pasar Obligasi?
Tahun lalu, ketika namanya mulai disebut sebagai calon pengganti Starmer, Burnham menyatakan Inggris harus keluar dari ketergantungan terhadap pasar obligasi. Pernyataan itu memicu kekhawatiran investor mengenai kemungkinan defisit anggaran yang lebih besar dan peningkatan utang pemerintah.
Akibatnya, imbal hasil obligasi pemerintah Inggris meningkat seiring menguatnya peluang Burnham menantang Starmer.
Burnham kemudian menegaskan komentarnya disalahartikan. Belakangan ia berupaya menenangkan investor dengan berkomitmen mempertahankan aturan fiskal yang ditetapkan Menteri Keuangan saat ini, Rachel Reeves.
Aturan tersebut mengharuskan pengeluaran rutin pemerintah ditutup melalui penerimaan pajak dan memastikan rasio utang terhadap ekonomi terus menurun. Burnham juga berjanji tidak akan membuat pengecualian terhadap aturan itu, termasuk untuk belanja pertahanan, hanya beberapa pekan setelah sempat mengusulkan gagasan tersebut dalam wawancara dengan Bloomberg.
Reaksi pasar terhadap kemungkinan perubahan aturan fiskal nantinya diperkirakan akan sangat bergantung pada waktu, cara penyampaian, dan siapa yang dipilih Burnham sebagai Menteri Keuangan. Para sekutunya menyebut Burnham tidak berencana mempertahankan Reeves di posisi tersebut.
Mengapa Burnham Populer di Kalangan Anggota Partai Buruh?
Burnham membangun citra sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Selama menjabat Wali Kota Manchester, ia dikenal sebagai pembela wilayah utara Inggris dan pemilih kelas pekerja.
Karakter tersebut menjadi faktor penting yang mengangkatnya dari politikus daerah menjadi kandidat kuat pemimpin nasional.
Di sejumlah kota di utara Inggris, banyak pemilih yang sebelumnya mendukung Partai Buruh beralih ke Reform UK, partai anti-imigrasi yang didirikan oleh tokoh pendukung Brexit, Nigel Farage.
Reform UK dipandang sebagai ancaman terbesar bagi Partai Buruh pada pemilu berikutnya yang dijadwalkan paling lambat pada 2029. Banyak kolega Burnham di Partai Buruh menilai ia adalah peluang terbaik mereka untuk mencegah Reform UK merebut kekuasaan.
Kritik terhadap Burnham
Para pendukung Burnham, termasuk Menteri Energi Ed Miliband, melihat kemampuannya bekerja bersama tokoh sentris seperti Tony Blair maupun tokoh kiri seperti Jeremy Corbyn sebagai bukti pragmatisme politiknya.
Namun para pengkritiknya menilai hal itu justru menunjukkan kelemahan yang juga mereka lihat pada Starmer, yakni kurangnya keyakinan ideologis yang kuat untuk merancang dan menjalankan proyek pemerintahan yang konsisten.
Burnham tidak membantah bahwa ia pernah berpindah aliansi politik. Menurutnya, hal itu terjadi karena ia selalu mengutamakan kepentingan partai dibanding kelompok atau faksi tertentu.
Sejumlah perubahan sikap terbaru kembali memunculkan kritik bahwa fleksibilitas Burnham terkadang terlihat seperti ketidakkonsistenan. Sebagian pendukung kecewa ketika ia menolak upaya membawa Inggris kembali bergabung dengan Uni Eropa, padahal sebelumnya ia pernah mendukung gagasan tersebut.
Kekhawatiran lain adalah Burnham mungkin tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mewujudkan berbagai rencana ambisiusnya. Setelah timnya berkomitmen mempertahankan aturan pembatasan belanja dan utang yang berlaku saat ini, sejumlah tokoh Partai Buruh khawatir kondisi ekonomi Inggris akan membuat Burnham pada akhirnya menjalankan kebijakan yang tidak jauh berbeda dari sosok yang hendak ia gantikan.
(bbn)
