Pasokan Stabil
Meskipun begitu, Eko menegaskan perseroan saat ini masih fokus memastikan pasokan batu bara penugasan ke PLN tak mengalami defisit, agar operasional pembangkit tetap stabil.
Lebih lanjut, Eko menuturkan perseroan bakal mendukung pembentukan tim khusus pengadaan batu bara tersebut.
Dia menilai tim tersebut dapat memperkuat transparansi, menyelaraskan pasokan, serta mengoptimalkan pengawasan rantai pasok energi primer di Indonesia.
“Koordinasi lintas instansi ini akan sangat membantu memetakan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam mengatasi tantangan pemenuhan spesifikasi kalori sedang atau medium calorie yang dibutuhkan oleh beberapa pembangkit PLN agar keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.
Eko menambahkan, perseroan juga mendapatkan penugasan untuk menjalankan program wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara, yang salah satunya disalurkan ke PLN.
Dia mengungkapkan alokasi target DMO disesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disetujui Kementerian ESDM, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk pembangkit PLN.
“Untuk tahun ini, alokasi target DMO kami disesuaikan dengan RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM, dengan porsi terbesar dialokasikan langsung untuk memenuhi rantai pasok PLTU milik PLN serta IPP [independent power producer/peladen swasta] yang menyokong kelistrikan nasional,” tegas Eko.
Sebelumnya, PLN tidak menampik pemenuhan stok batu bara untuk PLTU sedang cukup menantang, walakin tongkang batu bara diklaim masih terus berdatangan setiap harinya.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo enggan mengungkapkan besaran hari operasi pembangkit (HOP) yang dapat ditopang oleh stok batu bara perusahaan pelat merah tersebut.
“Kalau HOP itu kan kita setiap setiap hari itu kan pasti ada itu pasti ada tambahan-tambahan. Walaupun challenging, tetapi pasti biasanya setiap hari itu ada aja datang kapal,” kata Rizal kepada awak media, di Kantor Bp BUMN, Kamis (18/6/2026), malam.
Dia mengungkapkan perseroan hingga akhir tahun masih kekurangan sekitar 20 juta ton batu bara berkualitas sedang atau medium range coal (MRC).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk PLN dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Tim gabungan tersebut akan melibatkan lintas instansi, mulai dari internal Kementerian ESDM seperti Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) serta Inspektorat Jenderal, hingga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pihak PLN sendiri.
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil juga menyebut pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan DMO kepada perusahaan-perusahaan batu bara sebesar kurang lebih 190 juta ton dengan kuota untuk PLN sebesar 154 juta ton.
Kendati demikian, realisasi di lapangan belum berjalan mulus, PLN masih kekurangan 20 juta ton batu bara untuk pasokan mereka tahun ini.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.
Dalam perkembangannya, Bahlil mengaku sedang mengkaji peluang revisi harga batu bara DMO atau domestic price obligation (DPO).
Adapun, batas harga DMO untuk batu bara yang disuplai ke sektor kelistrikan ditetapkan senilai US$70/ton, sedangkan ke sektor industri seperti semen dan pupuk US$90/ton. Ketentuan tersebut tidak berubah selama 8 tahun terakhir.
-- Dengan asistensi Sabrina Mula Rhamadanty
(azr/wdh)
