Saat dimintai konfirmasi mengenai laporan tersebut, pihak 10 Downing Street justru merujuk pada pernyataan Starmer pada hari Jumat yang menegaskan tidak akan mundur. Kendati demikian, Downing Street secara paralel juga meminta publik mencermati komentar Menteri Bisnis Peter Kyle pada hari Minggu, yang mengisyaratkan bahwa Starmer saat ini sedang merenungkan "realitas politik."
"Dia telah menjalin diskusi dengan banyak pihak dari berbagai kalangan, termasuk dengan saya sendiri," ungkap Kyle dalam wawancara bersama Sky News pada hari Minggu. "Selain bekerja sangat keras sepanjang akhir pekan ini, saya rasa dia juga meluangkan waktu untuk merenungkan realitas politik, tantangan, serta peluang yang dihadapinya saat ini."
Situasi di mana Starmer kini berada di ambang kejatuhan merupakan sebuah perubahan nasib yang sangat tragis. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu ia baru saja mengantarkan Partai Buruh meraih kemenangan telak yang mengakhiri 14 tahun dominasi Partai Konservatif di oposisi. Namun, masa jabatan Starmer terus diwarnai oleh serangkaian salah langkah kebijakan dan kemerosotan elektabilitas yang drastis. Puncaknya terjadi pada bulan Mei lalu, ketika Partai Buruh menderita kekalahan dalam pemilu lokal yang memicu hampir seperempat anggota parlemen dari partainya sendiri mendesak Starmer untuk mundur.
Tekanan kian tak terbendung setelah pekan lalu Andy Burnham memenangkan kursi parlemen dalam pemilu sela di wilayah Makerfield. Kemenangan tersebut otomatis membuat Burnham memenuhi syarat hukum untuk meluncurkan mosi tidak percaya guna menantang sang perdana menteri yang kini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin paling tidak populer di Inggris. Hasil pemilu sela itu langsung memicu diskusi selama berhari-hari antara Starmer dan para loyalisnya guna mengukur apakah sang PM masih mampu bertahan dari gempuran politik Burnham.
Cara Burnham meraih kemenangan di Makerfield—di mana ia berhasil mengalahkan Partai Reform UK pimpinan Nigel Farage yang sedang naik daun—kian menyudutkan posisi Starmer. Banyak anggota parlemen dari Partai Buruh menarik kesimpulan bahwa hanya sosok Burnham yang mampu menjegal dominasi Farage pada pemilu menteri berikutnya yang dijadwalkan berlangsung paling lambat tahun 2029.
Jika Starmer benar-benar meletakkan jabatannya, Inggris akan kembali masuk ke dalam pusaran ketidakpastian politik baru dengan kehadiran perdana menteri ketujuh dalam kurun waktu sepuluh tahun. Sebuah pemandangan yang hampir mustahil dibayangkan ketika Starmer memenangkan mayoritas kursi parlemen pada 2024 lalu. Setelah kekacauan bertahun-tahun pasca-Brexit—di mana Partai Konservatif terus bergonta-ganti pemimpin mulai dari David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, hingga Rishi Sunak—Starmer awalnya naik takhta dengan janji manis untuk membawa era stabilitas baru bagi Inggris.
Kini, para pelaku pasar dan investor mulai didera kecemasan mengenai ke mana arah kebijakan pemerintahan Inggris selanjutnya, termasuk siapa yang akan menggantikan Menteri Keuangan Rachel Reeves di bawah bayang-bayang kabinet baru pemerintahan Burnham kelak. Pertanyaan besar lainnya adalah apakah Burnham akan melenggang menjadi perdana menteri tanpa perlawanan, atau justru akan ditantang oleh faksi lain di internal Partai Buruh. Jika skenario kedua terjadi, Burnham harus melewati fase interogasi program kerja selama berminggu-minggu guna mengamankan dukungan dari para anggota akar rumput Partai Buruh yang memegang hak suara final.
Hingga Jumat malam, sejumlah menteri kabinet yang loyal kepada Starmer disebut telah menyampaikan kepadanya bahwa meskipun mereka tidak menginginkannya pergi, mereka menilai penggantiannya sudah tidak terhindarkan. Hal itu disampaikan oleh sumber yang mengetahui pandangan mereka.
Menurut sumber tersebut, percakapan itu lebih berfokus pada upaya meminimalkan gangguan terhadap negara dan mencegah konflik internal yang lebih dalam di Partai Buruh, bukan berupa ultimatum atau ancaman pengunduran diri dari para menteri. Pada Sabtu pagi, hanya segelintir anggota kabinet yang sangat loyal yang masih berpendapat bahwa Starmer harus terus bertahan.
Pada titik itu, Starmer disebut telah memberikan kesan kepada beberapa menteri kabinet bahwa ia menerima kenyataan bahwa dirinya harus menetapkan jadwal pengunduran diri. Mereka juga memahami dari pembicaraan tersebut bahwa Starmer memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepemimpinan partai. Langkah itu, menurut salah satu sumber yang mengetahui sebagian pembicaraan, menghindarkan kebutuhan akan diskusi yang lebih sulit.
Menjelang Sabtu siang, fokus para sekutu Starmer beralih pada syarat-syarat pengunduran dirinya. Sepanjang akhir pekan, sebagian pihak mendorong agar ia tetap bertahan lebih lama dan menetapkan tanggal keluar pada September. Mereka berpendapat hal itu lebih baik bagi negara karena Burnham masih belum menunjukkan secara jelas rencana pemerintahannya.
Mereka mengatakan bahwa anggota parlemen Partai Buruh nantinya harus memutuskan apakah Burnham akan naik ke tampuk kekuasaan tanpa perlawanan atau melalui pemilihan kepemimpinan. Namun mereka juga memperingatkan risiko jika Burnham mengambil alih kekuasaan tanpa diuji terlebih dahulu.
Sejumlah anggota parlemen Partai Buruh dari sayap kanan partai khawatir bahwa mantan Menteri Kesehatan Wes Streeting, jika berhasil mengumpulkan dukungan 81 anggota parlemen untuk memaksa digelarnya kontestasi kepemimpinan, pada akhirnya bisa membuat kesepakatan dengan Burnham untuk mengakhiri pemilihan lebih cepat sebagai imbalan posisi kabinet senior, seperti menteri luar negeri.
Seorang pendukung lama Starmer mengatakan kekhawatiran utamanya adalah bahwa tanpa rencana yang jelas untuk segera menyatukan partai dan mewujudkan janji perubahan, Burnham bisa kehilangan popularitas hanya dalam hitungan bulan dan memimpin konflik internal yang bahkan lebih buruk, mengikuti jejak Partai Konservatif menjelang pemilu terakhir.
Di kalangan pendukung Burnham sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan yang akan dibentuknya. Beberapa orang dekat Burnham menentang kemungkinan penunjukan Menteri Energi saat ini, Ed Miliband, sebagai menteri keuangan.
Sementara itu, sejumlah tokoh dari sayap kiri partai mengaku sudah kecewa dengan kecenderungan Burnham untuk mempertahankan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood, mengingat sikap kerasnya terhadap isu imigrasi. Mereka menilai Burnham berisiko semakin mengecewakan kelompok kiri jika gagal menunjuk tokoh progresif untuk memimpin Kementerian Keuangan.
(bbn)
