Simon menambahkan, berakhirnya program buyback tidak berdampak terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perusahaan.
"Informasi tersebut tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," ujar Simon.
Sementara pada RUPST yang digelar 18 Juni 2026 kemarin, perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham untuk kembali melaksanakan buyback untuk periode 2026 - 2027 hingga Rp3,5 triliun.
Persetujuan juga diberikan untuk serangkaian agenda administratif, termasuk Laporan Tahunan GoTo Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan Tahun Buku 2025, Kompensasi dan Remunerasi bagi Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).
Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui penunjukan kembali Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lau sebagai Komisaris Independen dan Santoso Kartono sebagai Komisaris, seiring dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan Juni 2026. Tidak adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi mencerminkan keberlanjutan kepemimpinan dan tata kelola.
“Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada GOTO setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami,” kata Direktur Utama GOTO, Hans Patuwo dalam keterangan resminya.
(cpa/naw)
