“Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut?" lanjutnya.
Kedua, isu kualitas dan stabilitas pasokan daya dari PT PLN (Persero).
Sugeng mengatakan kompor listrik membutuhkan daya yang konstan dan cukup besar saat digunakan. Jika keandalan jaringan belum matang, program ini justru akan memicu beban baru bagi masyarakat.
“Catatan kedua, pasokan listrik harus andal dan stabil tanpa pemadaman,” tambahnya.
Untuk diketahui, dari sisi data teknis, tantangan terbesar PLN adalah meningkatkan kapasitas daya untuk rumah tangga kelas bawah. Mayoritas pelanggan rumah tangga di Indonesia masih berada di daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.
Untuk bisa mengoperasikan satu unit kompor induksi/listrik secara optimal, dibutuhkan daya minimal 1.000 watt hingga 1.200 watt per tungku, yang berarti pemerintah harus melakukan peningkatan kapasitas daya secara masif agar tidak membebani kantong masyarakat.
Kecocokan Teknologi
Ketiga, isu yang tidak kalah penting adalah mengenai kecocokan teknologi kompor listrik dengan realitas peralatan dapur yang dimiliki masyarakat saat ini.
“Ketiga, harus ada kompatibilitas antara kompor listrik dengan peralatan memasak yang umum digunakan masyarakat,” tambahnya.
Saat ini kompor listrik yang banyak dikenal adalah kompor induksi. Sementara itu, masyarakat Indonesia menggunakan berbagai jenis alat masak seperti wajan dan peralatan lainnya yang belum tentu kompatibel.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi kompor listrik demi mengurangi ketergantungan RI terhadap impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG).
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan program kompor listrik dinilai dapat menekan devisa impor LPG yang setiap tahun keluar hingga Rp120 triliun.
“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini [ada kenaikan], harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya bisa di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil.
Sebagai salah satu diversifikasi bauran energi, lanjutnya, Kementerian ESDM memilih alternatif dengan mendorong kembali proyek kompor listrik.
“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar [daya] di bawah 900 kWh [kilowatt hour]. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ujarnya.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(smr/wdh)
