Dalam pertemuan itu, Luhut juga memaparkan kondisi terkini penyaluran bansos berdasarkan data Kemensos, dengan Program Keluarga Harapan (PKH) diklaim telah mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara itu, bansos sembako disebut telah menjangkau lebih dari 18 juta KPM. Namun, pemerintah juga mengidentifikasi adanya tantangan struktural, yakni potensi exclusion error di mana lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 belum terjangkau bantuan, serta inclusion error yang menyebabkan sekitar 2,7 juta penerima berada pada kelompok desil 4.
"Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi," tutur dia.
Adapun, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan meninjau langsung implementasi dan kesiapan sistem di lapangan melalui kunjungan kerja ke Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8–9 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan Rapat Terbatas di Istana Tampak Siring.
"Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai target, tim komite saat ini menggelar rapat koordinasi daring setiap dua hari sekali guna memantau progres repository integration, pengujian data lokal, hingga staging test data."
Diklaim Hemat Rp400 T
Dalam kesempatan sebelumnya, Luhut juga mengklaim rencana penerapan digitalisasi berbagai program pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp400 triliun.
Luhut, yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tersebut mengatakan potensi tersebut terjadi jika pemerintah konsisten menerapkan reformasi digital berbasis Government Technology (GovTech) dan kecerdasan buatan.
"Kami melihat potensi penghematan anggaran yang luar sangat luar biasa. Dengan penghematan tadi yang dicoba sepintas dihitung oleh tim, itu hampir [mencapai] Rp350 sampai Rp400 triliun," ujar Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Luhut juga mengeklaim jika rencana penerapan bansos digital tersebut dapat mengurangi hingga 34 juta masyarakat miskin Indonesia.
Pasalnya, selama ini, kata dia, data Kementerian Sosial mengatakan jika sebanyak 45% data penyaluran bansos tercatat tidak tepat sasaran.
(ell)
