Menurut P2G, rendahnya mutu hasil belajar tersebut berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang berdampak pada daya saing dan produktivitas ekonomi di masa depan.
“Jangan sampai menuju 2045, anak-anak kita badannya sehat karena MBG, tapi nalarnya rusak karena tidak mampu memahami apa yang dibaca dan lemah dalam memahami atau menghitung angka-angka, ini generasi paradoks namanya,” kata Satriwan.
P2G juga menyoroti proyeksi Bank Dunia dalam Human Capital Index 2020 yang menyebutkan anak-anak Indonesia hanya mampu memaksimalkan produktivitasnya sebesar 54% di masa depan, di bawah rata-rata global maupun negara-negara tetangga.
Dalam catatan lainnya, P2G menekankan pentingnya pembenahan lima pilar tata kelola guru nasional, yakni kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan. Kelima aspek ini dinilai krusial untuk mendukung efektivitas kebijakan pendidikan.
“P2G mendorong Presiden Prabowo melalui Kemdikdasmen melakukan restrukturisasi tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Upaya ini patut dimasukkan dalam revisi UU Sisdiknas,” ujar Satriwan.
P2G menilai sistem tata kelola guru saat ini masih tumpang tindih dan cenderung diskriminatif, terutama terkait kebijakan PPPK paruh waktu yang diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
“P2G menilai adanya Guru PPPK paruh waktu melanggar Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen, dan tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional kita. Kami mendesak aturan ini dicabut demi prinsip keadilan sosial,” tegasnya.
Menurut P2G, kebijakan tersebut juga berdampak pada kesejahteraan guru, di mana banyak guru PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan di berbagai daerah.
“Keberadaan guru PPPK paruh waktu telah melanggar prinsip keadilan, non-diskriminatif, kepastian hukum, dan kesejahteraan ASN. Jadi kami meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden Prabowo mencabut aturan yang diskriminatif terhadap guru,” kata Satriwan.
Di sisi lain, P2G tetap mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah, salah satunya program revitalisasi sekolah yang dinilai melampaui target. Pada 2025, pemerintah berhasil merevitalisasi 16.000 sekolah, dan ditargetkan meningkat menjadi 70.000 sekolah pada 2026.
“Melalui revitalisasi sekolah yang gencar dilakukan, kami berharap semua pihak menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan sehat sehingga mendukung kualitas belajar siswa,” ujar Satriwan.
P2G juga mengapresiasi percepatan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang meningkatkan jumlah guru bersertifikat dari 1,9 juta menjadi sekitar 2,7 juta orang dalam setahun terakhir.
“Kemajuan tersebut patut kita syukuri. Dengan meraih sertifikat pendidik, guru akan mendapat tunjangan profesi, kesejahteraan bertambah, dan kompetensinya hendaknya meningkat,” tutupnya.
(dec)
