Departemen tersebut menambahkan bahwa bank-bank harus menerapkan kontrol berbasis risiko, melakukan uji tuntas yang lebih ketat dalam transaksi dengan kilang-kilang, khususnya di Provinsi Shandong di bagian utara, dan memperingatkan bank koresponden mengenai harapan kepatuhan terhadap sanksi.
China tidak mengakui sanksi sepihak, tetapi entitas milik negara umumnya menghindari minyak yang masuk daftar hitam. Bank-bank negara terbesarnya juga memiliki riwayat mematuhi sanksi AS terhadap Iran, Korea Utara, dan bahkan pejabat tinggi di Hong Kong, demi menghindari kehilangan akses ke sistem kliring dolar AS.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd dan Bank of China Ltd mulai membatasi pembiayaan komoditas Rusia pada Februari 2022, meski sanksi saat itu tidak mencakup sektor energi Rusia.
Beberapa lembaga pemberi pinjaman China juga memperketat pembatasan pendanaan kepada klien Rusia, setelah AS memberlakukan sanksi sekunder pada akhir 2023 terhadap perusahaan keuangan luar negeri yang membantu upaya perang Moskwa di Ukraina.
China masih menjadi konsumen terbesar minyak yang masuk daftar hitam, terutama melalui sejumlah penyuling kecil yang sering disebut "teapots", yang telah menjadi konsumen terpenting Teheran dan memanfaatkan harga diskon untuk mengimbangi margin keuntungan yang sangat tipis.
Muatan ini biasanya diangkut menggunakan kapal tanker gelap, dan sering dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain di sepanjang rute. Hal ini sebagian untuk menyamarkan asal-usulnya—minyak mentah sering kali diubah mereknya menjadi asal Malaysia—dan sebagian lagi untuk memungkinkan kapal-kapal Iran kembali mengangkut lebih banyak barel.
Selama beberapa tahun terakhir, OFAC juga telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan China, termasuk yang terlibat dalam operasi pelabuhan, pengiriman, dan pembiayaan, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut biasanya jauh lebih kecil daripada Hengli.
Tekanan baru terhadap para pelaku swasta ini—menyumbang hingga sepertiga kapasitas China—berisiko menambah gesekan baru menjelang KTT yang diperkirakan akan terjadi antara Presiden AS Donald Trump dan mitranya dari China, Xi Jinping, bulan depan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pada Senin bahwa AS harus “berhenti secara sewenang-wenang menjatuhkan sanksi dan menggunakan yurisdiksi jarak jauh,” sambil menambahkan bahwa Beijing akan membela hak-hak perusahaan China.
Departemen Keuangan AS juga mengumumkan sanksi terhadap 35 entitas dan individu yang terkait dengan jaringan perbankan bayangan Iran.
(bbn)
