Namun, dia menggarisbawahi gejolak geopolitik Selat Hormuz menyebabkan distorsi dan penyesuaian terhadap struktur harga produk plastik di dalam negeri.

Bukan tanpa alasan, kenaikan tersebut sebagai imbas dari kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari.
Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” tutur dia.

Perkuat Petrokimia Dalam Negeri

Agus menyoroti situasi tersebut menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

Pertemuan itu juga turut membahas potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, salah satunya adalah crude palm oil (CPO).

Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan
mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

"Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” kata dia.

“Kami harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku
industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang."

Dalam pertemuan itu, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical
Indonesia, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), hingga Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO).

(dhf)