Di samping asosiasi juga turut mengembangkan teknologi terbaru yang dapat memungkinkan LPG dan kondensat dapat dicampur untuk bisa mensubstitusi nafta sekitar 30% sampai 50%.
Sehingga sejalan dengan apa yang terjadi tersebut, kata Fajar pemerintah merespons hal tersebut dengan turut membuka berbagai opsi kebijakan, termasuk pembahasan skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).
Ia menambahkan, kepastian insentif tersebut jadi penting agar pelaku industri berani melakukan kontrak pembelian LPG sebagai bahan baku alternatif.
"Apakah nanti Bea Masuknya yang dinolkan (yang harus melibatkan beberapa kementerian dan waktunya lumayan lama), atau nanti skema yang lain seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Itu kan cukup Kementerian Perdagangan saja yang punya kewenangan, tentunya nanti koordinasi dengan K/L yang lain," ujar Fajar.
Sebagai catatan saja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan impor gas minyak cair atau LPG mencapai 1,31 juta metrik ton atau setara 83,97% dari total kebutuhan sebanyak 1,56 juta metrik ton.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM produksi LPG domestik pada Januari—Februari 2026, atau periode sebelum perang Iran meletus pada 28 Februari, hanya sekitar 130.000 metrik ton. Pada periode Januari hingga Februari 2026, kebutuhan LPG tercatat mencapai 26.000 metrik ton per hari.
“Dari grafik yang kami sampaikan terlihat bahwa produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional,” kata Sekretaris Ditjen Migas Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (9/4/2026).
Berdasarkan asal negaranya, impor LPG yang dilakukan Indonesia sampai 1 April 2026 mayoritas didatangkan dari Amerika Serikat (AS), dengan porsi sebesar 68,91% dari total impor. Posisi kedua ditempati oleh Uni Emirat Arab (UEA) dengan porsi impor sebesar 11,83% dari total impor. Berikutnya, merupakan Arab Saudi dengan total impor sebesar 7,36% dari total impor.
Keempat, Qatar dengan porsi impor 5,21% dari total impor. Lalu, Australia dengan porsi impor 3,81% dari total impor. Selanjutnya, 2,61% impor LPG didatangkan dari Kuwait.
“Untuk situasi saat ini, dengan adanya kendala di Selat Hormuz, maka negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya pada 2026,” ujar Rizwi.
Diketahui, kegagalan AS dan Iran untuk mencapai kesepakatan damai berujung ancaman Presiden Donald Trump. AS akan mencegat kapal apa pun yang telah membayar bea kepada Iran untuk jalur aman melalui Hormuz dan akan membersihkan ranjau di selat tersebut, yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima minyak dan gas alam cair global.
“Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terbaik di Dunia, akan memulai proses MEMBLOKADE semua Kapal yang mencoba memasuki, atau meninggalkan, Selat Hormuz,” kata Trump sebelumnya pada hari Minggu. “Setiap warga Iran yang menembak kita, atau kapal-kapal damai, akan DIHANCURKAN!”
Ia menambahkan, tanpa menjelaskan lebih lanjut, bahwa negara-negara lain akan berpartisipasi dalam blokade tersebut. Langkah seperti itu kemungkinan akan berdampak lebih besar pada Iran, yang telah menyumbang sebagian besar ekspor minyak melalui jalur air tersebut sejak awal perang.
(ain)
