Temu Purbaya dan Gaikindo: Bahas Insentif Mobil Listrik
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan baru saja membahas mengenai insentif mobil listrik bersama dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Hal itu terungkap usai Gaikindo mendatangi kantor Kemenkeu untuk membahas percepatan transisi menuju kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) dan hybrid di Indonesia.
“Diskusi untuk misalnya kalau perlu insentif, insentif seperti apa untuk mobil listrik dan lain-lain. Ini diskusinya belum selesai, nanti masih akan saya ketemu lagi dengan mereka,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyebut Gaikindo akan mengundang Purbaya untuk datang ke pameran mobil.
Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian pernah mengusulkan agar kebijakan insentif kendaraan listrik yang pernah berjalan kembali dilanjutkan pada 2026. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan persetujuan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya mengaku masih mempertimbangkan usulan memperpanjang pemberlakuan insentif kendaraan listrik pada 2026. Pertimbangan ini berkaitan dengan dampaknya terhadap kondisi fiskal dan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat itu, Purbaya mengaku masih menghitung dampak fiskal dari kebijakan tersebut. Menurutnya, pemberian insentif berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor kendaraan listrik.
“Saya lagi hitung, dan saya belum diskusi. Kalau bagus, kalau enggak ya enggak,” ujar Purbaya.
Dia menjelaskan, kebijakan insentif tersebut juga berpotensi memicu pelebaran defisit APBN jika pemerintah kehilangan sebagian penerimaan. Kondisi ini menjadi perhatian karena pemerintah juga tengah menghadapi tekanan dari kenaikan harga minyak global yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kenaikan harga minyak dunia tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Pasalnya, lonjakan harga minyak biasanya akan mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang pada akhirnya memperbesar kebutuhan anggaran subsidi.
(lav)
