Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan mulai membeli minyak mentah dari Rusia, seiring dengan adanya pelonggaran sementara sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).
Anggota DEN Kholid Syeirazi mengungkapkan langkah yang dilakukan AS tersebut harus dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber impor, termasuk dengan mengimpor minyak mentah dari Rusia yang memiliki harga jauh lebih murah dari minyak di pasar global.
“Nah dengan pelonggaran Amerika ini saya kira momentum itu mulai meningkatkan, mulai meningkatkan sumber-sumber pasokan termasuk dari Rusia yang dulu itu lumayan ekonomis, karena yang mau beli itu enggak banyak dan enggak berani, karena takut diembargo oleh Amerika,” kata Kholid ditemui awak media di Rest Area KM 57 Jakarta–Cikampek, Senin (16/3/2026).
AS telah mengeluarkan izin kedua bagi pembeli untuk mengambil kargo minyak Rusia yang sudah berada di laut. Langkah ini dimaksudkan untuk meredakan tekanan yang semakin meningkat pada harga seiring berlanjutnya perang di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Scott Bessent, dalam unggahan di media sosial, mengatakan langkah ini dirancang sebagai "langkah jangka pendek dan sangat terbatas" yang "hanya berlaku untuk minyak yang sudah dalam perjalanan dan tidak akan memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi pemerintah Rusia."
Bessent juga mengatakan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk mencabut sanksi yang telah lama diberlakukan terhadap minyak Iran, sebagai upaya menurunkan lonjakan harga energi yang dipicu oleh perang di kawasan Teluk. Pemerintah juga mempertimbangkan pelepasan cadangan energi secara sepihak.
“Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin akan mencabut sanksi terhadap minyak Iran yang saat ini berada di laut,” kata Bessent di Fox Business pada Kamis.
Sementara, pemerintahan Trump berencana mengambil langkah tambahan untuk melonggarkan sanksi terhadap sektor minyak Venezuela guna meningkatkan produksi minyak mentah karena perang di Iran menyebabkan harga melonjak.
Langkah, yang akan diumumkan paling cepat pekan ini, termasuk menerbitkan lebih banyak izin individu yang memungkinkan perusahaan asing beroperasi di Venezuela tanpa melanggar sanksi AS, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut dan meminta tidak disebutkan namanya karena rencana tersebut belum dipublikasikan.
(dov/ros)
