Akan tetapi, dia menegaskan skema tersebut harus mengecualikan industri pupuk dari pembatasan pasokan produk petrokimia.
“Jadi skala prioritasnya sekarang, migas itu ya untuk bahan bakar. Untuk industri sementara ya dihentikan dahulu, karena memang kalau tidak ada bahan bakar, semua terhenti,” papar Ali.
Aset Offshore
Ketiga, Ali memandang pemerintah perlu menggencarkan pengiriman hasil produksi migas dari lapangan-lapangan milik Pertamina yang berada di luar negeri.
Dia menyebut PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memiliki banyak lapangan migas di luar negeri yang dikelola PT Pertamina Internasional EP (PIEP).
“Nah, itu sebenarnya sebagai, itu harus ditindaklanjuti, sehingga berburu minyak dimanapun berada, ya dibawa pulang karena dalam negeri membutuhkan jalurnya kan itu tidak harus melalui Selat Hormuz,” ungkap dia.
Keempat, Ali menyarankan pemerintah untuk menerapkan skema penghematan konsumsi BBM nasional. Pada saat bersamaan, program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) juga perlu digencarkan guna mengurangi kebutuhan pasokan solar.
Kelima, Ali mengaku mendukung rencana pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar nabati, sebab dapat menjadi bahan bakar alternatif yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Saya kira kalau itu ditetapkan, mumpung belum telanjur, kalau sudah telanjur parah, susah ngobatinnya,” kata Ali.
Sekadar informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkah mitigasi kenaikan harga dan pengetatan pasokan minyak dunia, salah satunya dengan mempercepat peningkatan campuran bahan bakar nabati.
Bahlil mengaku sedang mempertimbangkan untuk mendorong percepatan implementasi mandatori biodiesel B50 dan mandatori bensin dengan campuran etanol 20% atau bioetanol E20.
“Mungkin kita akan mendorong untuk mempercepat B50 sebagai salah satu alternatif. Kemudian, kita akan mempercepat penerapan E20, karena kalau harga minyak fosil bisa melampaui US$100/barel, maka akan lebih murah jika kita melakukan blending,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/3/2026).
Ihwal langkah sejumlah negara sudah mulai menerapkan pengetatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga melakukan kebijakan untuk melindungi pasokan BBM domestik, Bahlil menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan kondisi masing-masing negara.
Indonesia, kata Bahlil, segera memperketat efisiensi anggaran dan memanfaatkan sumber energi alternatif.
Sekadar catatan, berdasarkan data Kementerian ESDM per akhir pekan lalu, status cadangan BBM nasional tercatat tahan selama 23 hari, masih di bawah standar Badan Energi Nasional atau International Energy Agency (IEA) 90 hari cadangan minyak mentah atau produk BBM.
Kementerian ESDM menegaskan kapasitas cadangan minyak mentah Indonesia saat ini hanya cukup untuk 25 hari, dengan begitu pemerintah berencana membangun tangki penyimpanan minyak mentah tambahan untuk meningkatkan stok BBM nasional.
Salah satu contohnya Vietnam, negara itu bakal menghapus tarif impor BBM dan mempermudah perusahaan raksasa negara PetroVietnam untuk membeli dan menjual minyak mentah dan produk minyak, seiring dengan meluasnya perang di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran akan keamanan energi.
Selain itu, Myanmar memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi, menyusul gangguan pada jalur perdagangan migas di Timur Tengah.
Mobil pribadi dan sepeda motor—kecuali kendaraan listrik—hanya akan diizinkan beroperasi di jalan raya setiap dua hari sekali berdasarkan nomor pelat kendaraan mereka.
Lalu, Thailand mengatakan akan menangguhkan ekspor bahan bakar. Pengolah lain di Asia sedang mempertimbangkan untuk mengurangi produksi. Pabrik di China dan Jepang kemungkinan besar akan melakukannya.
Pemerintah Thailand juga akan mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) sepenuhnya sebagai bagian dari langkah-langkah darurat untuk menekan permintaan energi.
Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor minyak mentah kode HS 27090010 sepanjang 2025 mencapai 2,3 juta ton, turun dari besaran 2024 sebesar 2,78 juta ton.
Berdasarkan negaranya, ekspor minyak mentah pada 2025 paling besar tercatat ke Thailand sebesar 2,02 juta ton.
Kemudian, ke Malaysia sebesar 166 ribu ton. Selanjutnya, ekspor ke China tercatat sebesar 57 ribu ton. Serta, terdapat ekspor minyak mentah sebesar 54 ribu ton ke Singapura.
Secara historis, pada 2023 ekspor minyak mentah tercatat mencapai 2,42 juta ton. Sementara itu, pada 2022, ekspor minyak mentah yang dilakukan Indonesia sekitar 2,16 juta ton. Lalu, pada 2021 ekspor minyak mentah tercatat mencapai 6,02 juta ton.
Di sisi lain, volume impor minyak mentah kode HS 27090010 sepanjang 2025 mencapai 15,99 juta ton, naik dari realisasi sepanjang 2024 sebanyak 15,27 juta ton.
Pada 2023, impor minyak mentah tercatat cukup tinggi mencapai 17,03 juta ton. Sementara itu, pada 2022, impor minyak mentah yang dilakukan Indonesia sekitar 14,12 juta ton.
Lalu, pada 2021 impor minyak mentah tercatat cukup melandai sejumlah 12,10 juta ton.
(azr/wdh)
