Meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea terjadi di tengah situasi geopolitik global yang sudah bergejolak. Washington baru-baru ini menggunakan kekuatan militer terhadap pemerintah yang dianggap bermusuhan, termasuk operasi militer untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro serta serangan bersama Israel yang menargetkan Iran.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengecam langkah Presiden AS Donald Trump terhadap Teheran sebagai tindakan yang “tidak tahu malu”.
Dalam langkah mendadak pekan ini, Korea Utara juga membatalkan Pyongyang International Marathon tahun ini, salah satu dari sedikit acara di negara tersebut yang terbuka bagi pengunjung asing.
Badan intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat sebelumnya telah memantau persiapan peluncuran rudal oleh Korea Utara dan berbagi informasi terkait secara erat dengan Jepang, menurut pernyataan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.
Korea Selatan menyatakan tetap mempertahankan postur pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, sambil terus memantau aktivitas Korea Utara dan mempertahankan kemampuan untuk merespons secara tegas setiap provokasi.
Para analis menilai peluncuran rudal ini kemungkinan lebih ditujukan sebagai sinyal politik daripada persiapan eskalasi militer langsung.
Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul, mengatakan Korea Utara kemungkinan tidak akan mengambil tindakan militer langsung sebagai respons terhadap pemindahan sistem pertahanan rudal AS dari Semenanjung Korea ke Timur Tengah.
“Sebaliknya, Pyongyang akan memanfaatkan propaganda untuk memperbesar perpecahan politik di Seoul terkait fleksibilitas strategis pasukan AS dan legalitas tindakan militer Trump terhadap Iran,” ujar Easley.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan meskipun ia menentang keputusan AS untuk memindahkan aset militer tersebut, langkah itu tidak akan secara serius melemahkan kemampuan Seoul dalam mempertahankan diri dari Korea Utara yang memiliki senjata nuklir.
Dengan militer yang kurang modern dibandingkan Korea Selatan dan kemampuan nuklir yang jauh di bawah Amerika Serikat, memanfaatkan perpecahan politik tetap menjadi salah satu cara paling efektif bagi Korea Utara untuk memperkuat posisinya di Semenanjung Korea, tambah Easley.
Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan menyatakan peluncuran rudal tersebut merupakan provokasi yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendesak Pyongyang untuk segera menghentikan tindakan tersebut.
Di tengah berlangsungnya latihan militer AS–Korea Selatan, kantor tersebut juga menginstruksikan lembaga terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan penuh.
Beberapa rudal yang diluncurkan pada Sabtu jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, menurut kementerian pertahanan Jepang.
Ketegangan meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Pyongyang kembali menyerukan agar Washington mengakui Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir dalam kongres pertama Partai Pekerja Korea dalam lima tahun terakhir.
Yonhap News sebelumnya melaporkan bahwa Trump tetap berharap dapat bertemu Kim dalam perjalanan mendatang ke China, mengutip pernyataan Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok setelah pertemuan di Gedung Putih.
Perdana Menteri tersebut mengatakan kepada Trump bahwa Presiden Lee memandang presiden AS sebagai satu-satunya pemimpin yang mampu menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea, menurut laporan tersebut.
Bulan lalu, Kim Jong Un mengatakan hubungan dengan Washington dapat membaik jika Amerika Serikat mengakui Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memerintahkan pengumpulan informasi terkait peluncuran rudal tersebut serta memastikan keselamatan pesawat dan kapal, menurut pernyataan dari kantornya.
(bbn)
