Selain itu, pemerintah juga perlu tetap melakukan pembenahan sistem perpajakan agar penerimaan negara berjalan lebih baik dan efisien. Dari sisi belanja, pemerintah mesti fokus memprioritaskan belanja yang efisien.
"Jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit di bawah 3% insya Allah bisa dijaga," kata Said.
Kemudian, pemerintah, kata dia, juga perlu perlu menjaga target pembiayaan agar dapat dikelola dengan baik.
Namun, di tengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif belakangan ini oleh lembaga pemeringkat global, memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN).
Untung-Rugi
Di sisi lain, jika pemerintah pada akhirnya menempuh kebijakan untuk melewati batas defisit 3%, tetap ada plus-minusnya. Positifnya, dalam jangka pendek ruang fiskal akan lebih lebar.
Namun, negatifnya adalah dalam jangka menengah, akan dapat mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari. Sebab pelebaran defisit pasti akan dibiayai dengan utang.
"Demikian halnya dengan kebijakan QE [Quantitative Easing], jika menggunakan model BI menyerap SBN dari pasar sekunder, harus diperhitungkan kemampuan BI," tutur Said.
Sebab menurut dia, BI memiliki tanggungjawab mengendalikan kurs, dan inflasi. Kedua hal itu tidak mudah, butuh kewaspadaan, dan bauran kerja serta amunisi dari BI sendiri yang harus kuat.
"Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. Risikonya harus dihitung dengan matang," kata dia.
"Saya mengharapkan ada kajian melibatkan para ekonom, dengan demikian setiap kebijakan ekonomi dapat basis dukungan teknokrasi yang memadai, sehingga segala risikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya," lanjutnya.
Adapun, rencana pelebaran defisit tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Menkeu Purbaya. Namun, Purbaya mengatakan hal itu akan bergantung pada arahan Presiden.
"Kalau perintah kan kita jalankan, saya kan cuma [kepanjangan] tangan Presiden,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyiratkan bahwa pelebaran defisit anggaran bukan sesuatu yang mustahil dilakukan, mengingat sejumlah negara di kawasan memiliki batas defisit melebihi ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Menurutnya, sejumlah negara Asia lain mematok defisit yang lebih tinggi dari Indonesia seperti Vietnam sekitar 4%, India 5%-6%. Bahkan negara lain seperti Eropa, Amerika Serikat (AS) juga tercatat memiliki defisit yang tinggi dari Indonesia.
“Jadi kalau dari angka itu saja harusnya tidak ada masalah. Cuma mereka melihat hal yang lain dari kita yang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan," tegasnya.
(ibn/del)
