"Sebenarnya, perlu untuk kita dudukkan persoalannya, dalam proses pembangunan fisik gerai, ada peran Kemenkop untuk beri pekerjaan ke Agrinas, dan dia melaksanakan MoU dengan TNI untuk melaksanakan pekerjaan bangunannya dan alat kelengkapannya," tutur dia.
"Ini sebenarnya dipisahkan, tetapi ada yang bersifat khusus mengenai kelengkapannya, di situ termasuk di dalamnya soal pengadaan kendaraan. Itu memang kami tidak mengetahui secara persis, karena itu Agrinas yang melaksanakan dengan produsen dari India. Tapi kalau untuk pembangunan gerai dan kelengkapannya kami dapat informasi, dan monitoring."
Dapat rapat tersebut, DPR terpaksa harus menunda langkah klarifikasi terkait dengan aksi impor mobil pikap India sebanyak 105 ribu unit oleh Agrinas.
Mulanya, klarifikasi direncanakan dalam rapat kerja Komisi VI bersama Menteri Koperasi dan Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, Rabu (11/3/2026). Kendati demikian, Joao mendadak berhalangan dengan alasan sakit.
Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam meminta rapat kerja tersebut ditunda, alasannya karena klarifikasi mengenai dana dan sumber anggaran pengadaan mobil impor tersebut merupakan hal penting.
"Kami tidak mau saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi. Karena dari informasi yang kami terima, Menteri Koperasi sendiri tidak tahu mengenai impor mobil tersebut," kata Mufti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
(ain)
