Sehingga berkaca pada hal tersebut, Agus mengusulkan agar setiap bank memiliki porsi khusus KPR sebesar 5% dari total portofolio KPR yang dimiliki. Skema tersebut dapat dikemas dalam program khusus, misalnya KPR nasional atau KPR Nusantara, dengan suku bunga rendah dan prosedur yang lebih sederhana.

Menurutnya, kewajiban tersebut tidak akan memberatkan industri perbankan karena porsinya relatif kecil.

"Di sini kita ingin melihat bahwa ternyata OJK terlibat melalui perbankan. 100 bank kita libatkan, kalau perlu sampai BPR [Bank Perkreditan Rakyat], sehingga masyarakat luas bisa menerima, bisa memiliki rumah dengan dukungan KPR nasional ini tadi. Memang harus ada inisiatif," tegasnya. 

(dhf)