"Uang sebesar Rp24,66T kan idealnya dipakai untuk mendorong multiplier effect di dalam negeri, bukan sekadar mengejar harga beli awal yang lebih murah,” katanya.
Risiko Lapangan Kerja
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira menilai kapasitas industri kendaraan niaga dalam negeri sebenarnya memadai, termasuk dari sisi ketersediaan suku cadang.
Karena itu, keputusan impor dinilai tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga berisiko terhadap keberlangsungan lapangan kerja di dalam negeri.
“Keputusan Agrinas impor pickup dari India mengancam 330 ribu tenaga kerja di sektor otomotif,” kata Bhima.
Ia bahkan mempertanyakan logika kebutuhan program yang dicanangkan oleh perusahaan pelat merah tersebut, yang dinilai hanya menjadi justifikasi yang lemah.
Inkonsistensi Arah Kebijakan
Pada titik ini perdebatan bergeser dari hitung-hitungan bisnis ke konsistensi arah pembangunan. Pemerintah selama ini mendorong penguatan TKDN dan industrialisasi sebagai bagian dari agenda strategis. Namun impor massal dalam jumlah besar justru memberi kesan berlawanan arah.
Yannes menyebut keputusan korporasi yang “purely business” bisa saja sah dari sisi efisiensi biaya. Tetapi, hal itu bisa menjadi problematis ketika dilihat dari perspektif negara. Ia menggambarkannya sebagai potensi benturan antarprioritas pembangunan.
"Impor massal yang merupakan aksi korporasi secara purely business ini mampu menghemat biaya secara signifikan ini dari sisi negara dapat dilihat sebagai bentuk kekurangpekaan business decision making yg terekspos ke publik sebagai pembiaran Asta Cita ke-2 (pangan) menghantam Asta Cita ke-3 (industrialisasi)," kata Yannes.
Pesan yang tertangkap publik, lanjutnya, bisa berbahaya: negara seolah tidak cukup percaya pada kualitas industrinya sendiri. Sementara itu, Bhima menyoroti bahwa alasan Impor Agrinas yang disebabkan oleh persoalan harga yang tidak kompetitif merupakan logika yang berbahaya.
"Bagaimana kalau kita impor pangan semua nya, karena pangan dalam negeri mahal. itu sama saja dengan impor pickup dari India lebih murah dibanding lokal," kata Bhima.
Ia lantas menilai bahwa jika harga murah menjadi satu-satunya argumen, maka konsistensi kebijakan swasembada dan industrialisasi bisa runtuh dengan sendirinya.
“Kalau begitu, kenapa tidak sekalian saja Agrinas jadi importir beras, daging, bahkan sawit dari Malaysia?," tegas dia.
Peran Presiden
Di tengah belum tegasnya sikap pemerintah, peran sentral Presiden Prabowo Subianto untuk mengoreksi arah kebijakan saat ini dinilai menjadi urgen.
Yannes menyarankan Prabowo tidak harus memilih opsi ekstrem antara membatalkan total atau membiarkan kontrak berjalan tanpa evaluasi. Ia menyarankan jeda strategis.
“Langkah paling rasional tampaknya menghentikan dulu pengiriman lanjutan, lalu memerintahkan audit cepat lintas kementerian atas tender, spesifikasi kendaraan based on real needs di masing-masing wilayah secara realistis, dan struktur kontraknya,” jelasnya.
Jika kontrak sudah berjalan, renegosiasi menjadi opsi realistis—mengubah skema menjadi CKD (Completely Knock Down) atau mendorong investasi manufaktur di Indonesia—agar manfaat ekonominya tetap kembali ke dalam negeri.
Bhima, sebaliknya, mendorong pembatalan tegas meski membutuhkan biaya dan ongkos yang tidak sedikit.
“Masih ada cara untuk lakukan cancellation atau pembatalan kontrak, tentu ada biaya nya tapi harus dilakukan. Presiden bisa instruksikan Agrinas bayar cancellation fee ke pabrikan india, sebelum di produksi lebih jauh," kata dia.
Di sisi lain, Yannes melihat potensi tekanan politik untuk menunjukkan program prioritas berjalan cepat dan terlihat berhasil.
Dalam situasi seperti itu, kata dia, keputusan bisnis bisa melaju lebih cepat dibanding sinkronisasi kebijakan lintas kementerian. Namun tanpa transparansi dan orkestrasi kebijakan yang solid, langkah tersebut justru menimbulkan kesan ketidaksinkronan.
"Secara politis, keputusan ini kemungkinan besar soal tekanan untuk menunjukkan program prioritas berjalan cepat dan terlihat well done di mata publik," kata Yannes.
"Masalahnya, tanpa transparansi dan orkestrasi lintas kementerian, langkah yang mungkin dimaksudkan efisien ini justru terbaca sebagai ketidaksinkronan kabinet dan berpotensi memicu ketidakpastian usaha oleh investor."
Bhima juga menyoroti bahwa keputusan tersebut terindikasi memiliki faktor politik lewat "indikasi pengadaan barang yang bermasalah."
"Dengan kuantitas sebesar itu harusnya konsultasi publik lewat DPR sebelum ambil keputusan. Prosesnya dari awal sudah menimbulkan pertanyaan.”
(ain)
