Logo Bloomberg Technoz

Menkes Sebut Mandatory Spending APBN untuk Kesehatan Tak Relevan

Sultan Ibnu Affan
11 July 2023 17:05

Aksi unjuk rasa tenaga medis menentang RUU Kesehatan di depan gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (Bloomberg Technoz/ Andrean Kristianto)
Aksi unjuk rasa tenaga medis menentang RUU Kesehatan di depan gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (Bloomberg Technoz/ Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal dihapuskannya mandatory spending atau anggaran alokasi wajib APBN untuk kesehatan di naskah Undang Undang Kesehatan Omnibus Law yang baru disahkan. Budi mengatakan, dari hasil kajian pihaknya, spending atau pengeluaran bidang kesehatan yang besar tak berbanding lurus dengan kesehatan menuju kualitas angka harapan hidup.

"Besarnya spending tidak menentukan kualitas dari outcome. Tidak ada data yang membuktikan bahwa spendingnya makin besar, derajat kesehatannya makin baik," kata Budi Gunadi Sadikin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Budi mencontohkan, Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang pengeluaran wajib untuk kesehatannya paling tinggi di dunia nyatanya angka harapan hidupnya tidak yang paling tinggi di dunia. Angka harapan hidup di AS pada 80 tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (YouTube Sekretariat Presiden)

"Kita bandingkan dengan negara lain. Jepang yang termasuk tinggi, rata-rata usianya 84, mereka spending-nya 4800 dolar. Korea Selatan rata-rata 84, mereka 3600 dolar," kata dia lagi.

Bidang kesehatan kata dia terlalu rumit untuk dipetakan hanya dari pengeluaran wajib. Banyak hal yang tak dilakukan dengan transparan dan tak mudah diukur.