Terlebih skema yang dilakukan saat ini juga mencakup surat utang era pandemi Covid-19 dan merupakan bagian dari mekanisme burden sharing yang telah berjalan sebelumnya.
Untuk diketahui saja, burden sharing merupakan skema berbagi beban antara BI dan pemerintah untuk pembiayaan anggaran (APBN), terutama dalam situasi krisis atau kebutuhan mendesak, melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) langsung di pasar perdana.
"Karena kalau nggak di-switching seperti itu, itu juga di satu sisi ya di jangka pendek akan kemudian memberikan tekanan juga kepada pemerintah ya terutama dari sisi pembiayaannya," tekannya.
Untuk diketahui, utang jatuh tempo pemerintah pada 2026 tercatat mencapai Rp833,96 triliun. Angka ini meningkat 3,83% dibanding total utang jatuh tempo per 30 April 2025 yang sebesar Rp803,19 triliun.
Sebelumnya, Kemenkeu dan BI menyepakati pelaksanaan skema pertukaran surat berharga negara senilai Rp173,4 triliun pada 2026. Nilai tersebut setara dengan jumlah SBN yang akan jatuh tempo.
Mengutip dari siaran pers Bank Indonesia (BI) Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter 2026 yang digelar pada 20 Februari 2026. Fokus utama kerja sama adalah menjaga stabilitas fiskal dan moneter sekaligus memastikan pengelolaan utang negara tetap pruden.
Dalam skema tersebut, BI akan membeli SBN di pasar sekunder dari pelaku pasar serta melakukan pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah. SBN hasil pertukaran bersifat tradeable dan menggunakan harga pasar sesuai mekanisme yang berlaku.
Pelaksanaan debt switch dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI, dengan setelmen sebelum jatuh tempo.
"Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025," jelas BI dalam keterangannya.
(lav)
