Akan tetapi, dampak tersebut bersifat defensif ketimbang ekspansif karena tanpa peningkatan permintaan kredit, likuiditas tambahan tidak otomatis diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Bahkan, kelebihan likuiditas yang berkepanjangan dapat menekan efisiensi intermediasi perbankan dan menurunkan urgency bank untuk secara agresif mencari debitur baru,” ujarnya.
Secara kebijakan fiskal, Yusuf menilai langkah ini menunjukkan preferensi pemerintah untuk menahan dana sebagai buffer likuiditas daripada langsung menyalurkannya melalui belanja negara.
Padahal, dana SAL akan lebih efektif jika langsung dialokasikan melalui APBN untuk memperluas belanja pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti bantuan sosial, proyek padat karya, atau belanja infrastruktur skala menengah.
Menurutnya, belanja pemerintah memiliki efek berlapis atau multiplier yang lebih nyata terhadap konsumsi dan aktivitas ekonomi. Pada akhirnya justru akan meningkatkan demand kredit secara organik dan menciptakan siklus intermediasi yang lebih sehat.
Di sisi lain, dia juga menilai momentum permintaan kredit di sepanjang 2026—yang pada awal tahun ini akan bergantung pertumbuhan di kuartal I, karena ada faktor potensi dorongan demand dari aspek musiman—belum cukup kuat, maka tambahan likuiditas dari penempatan dana SAL kemungkinan lebih berperan dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan dibanding langsung mendorong ekspansi kredit secara signifikan.
Yusuf menggarisbawahi, peluang penempatan SAL untuk mendorong pertumbuhan kredit tetap ada, namun sangat bergantung pada kualitas penyaluran oleh Bank Himbara.
Jika dana tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif dengan permintaan yang kuat, maka dampaknya bisa lebih terasa. Akan tetapi, jika permintaan kredit masih terbatas, dana tersebut kemungkinan lebih berperan dalam memperkuat likuiditas dan menjaga stabilitas intermediasi perbankan.
Dihubungi terpisah, pengamat perbankan sekaligus Head of Risk Management, ICEx Group, Moch Amin Nurdin menilai jika penempatan SAL di Himbara dibiarkan dalam jangka panjang tanpa target produktivitas yang jelas, maka bisa mengurangi insentif bagi bank untuk mencari sumber pendanaan komersial yang lebih efisien.
“Ada juga risiko terkait peluang investasi lain yang mungkin memberikan imbal hasil lebih tinggi, meskipun dengan risiko yang juga lebih besar,” katanya.
Buka Peluang Injeksi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah di perbankan, apabila likuiditas tersendat.
Menurutnya, Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika pasar dan menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Dia mengaku fokus utamanya saat ini adalah mengawal kecukupan pasokan uang di industri perbankan.
"Kita lihat keadaan [injeksi tambahan]. Kita lihat gimana strateginya Bank Sentral, kita akan adjust strategi kita sesuai dengan strategi Bank Sentral," kata Purbaya ditemui di kantornya, Selasa (24/2/2026).
Bendahara Negara menjelaskan langkah perpanjangan penempatan dana pemerintah bisa mengamankan pasokan likuiditas sekaligus mendorong perbankan agar tetap agresif menyalurkan kredit ke sektor riil.
"Menurut saya enggak akan diambil, akan tetap dibiarkan di sistem perbankan. Jadi, bank-bank enggak usah takut itu diambil," tuturnya.
Purbaya ingin meyakinkan pihak perbankan agar tidak khawatir akan terjadinya pengetatan likuiditas secara tiba-tiba. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung likuiditas di pasar agar bank lebih bersemangat mencari debitur dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.
Sekadar catatan, sejak ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, Purbaya terpantau agresif memindahkan kas negara ke sejumlah bank Himbara. Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun pada September 2025 yakni ke Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing sebesar Rp55 triliun; BTN sebesar Rp25 triliun; dan BSI Rp10 triliun.
Beberapa bulan setelahnya dia menambah Rp76 triliun ke Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta. Namun, dana tersebut itu ditarik kembali olehnya untuk membiayai belanja pemerintah pada akhir tahun.
(lav)
