Modal Besar
Selain itu, Purbaya juga menyoroti modal kerja yang sudah dikeluarkan Inpex untuk mempersiapkan pengembangan lapangan kaya gas tersebut.
Dia menyebut Inpex sudah mengeluarkan biaya mencapai US$1,9 miliar pada tahap awal pengembangan Blok Masela.
“Saya memastikan bahwa kami akan menghilangkan semua obstacle untuk anda dan kami membuat tim istimewa untuk menyelesaikan semuanya untuk anda [Inpex],” klaim Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Executive Project Director Inpex Masela Jarrad Blinco di hadapan Purbaya dan jajaran Satgas P2SP lainnya, menyampaikan lima tantangan perizinan dan persetujuan.
Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pascapenerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).
Ketiga, penyelesaian persetujuan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) final setelah tahapan desain rekayasa awal atau front end engineering and design (FEED) rampung.
Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek. Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap engineering, procurement, construction, and installation (EPCI).
“Jadi ini adalah area yang bisa kami lakukan dengan bantuan, adalah untuk membantu kami mengoordinasi,” ujar Jarrad dalam kesempatan itu.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memaparkan sejumlah kemudahan atau insentif yang dibutuhkan Inpex dalam menggarap Blok Masela.
Dalam aspek komersialisasi gas, SKK Migas menyatakan Inpex membutuhkan bantuan pemasaran LNG dan perjanjian jual beli gas (PJBG).
Kemudian, kepada Kemenkeu, SKK Migas menyatakan berdasarkan kondisi permintaan terkini harga LNG di Blok Masela berpotensi di bawah keekonomian. Apabila hal ini nantinya terjadi saat gas dijual, maka diperlukan insentif.
Akan tetapi, Djoko enggan mengungkapkan insentif yang dibutuhkan oleh Inpex jika harga LNG nantinya berada di bawah harga keekonomian.
“Kan tadi [harga LNG dalam] POD 13,5% [dari harga ICP] ekonomi sekarang apalagi Bapak mintanya murah, ini bisa di bawah 13,5%. Otomatis mereka minta insentif,” ujar Djoko dalam rapat tersebut.
Soal pembiayaan, Inpex meminta agar Proyek Blok Masela tak terpengaruh terhadap perubahan aturan yang berpotensi memengaruhi pembiayaan proyek, termasuk terkait devisa hasil ekspor (DHE), dengan mempertimbangkan sanctity of production sharing contract (PSC).
Lalu, Inpex meminta persetujuan kepada Kemenkeu atas penggunaan sumber pembiayaan tambahan di luar skema bank loan, serta persetujuan perubahan skema pendanaan carbon capture storage (CCS) menjadi melalui trustee borrowing scheme (TBS).
Kemudian dalam aspek pemenuhan ketersediaan barang dan jasa untuk melaksanakan EPCI, SKK Migas menyatakan Inpex membutuhkan pemberian relaksasi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Lalu, meminta relaksasi penggunaan galangan luar negeri (LN) sebab galangan dalam negeri terbatas dan kerap penuh, penyederhanaan importasi, hingga relaksasi asas cabotage, serta mengurangi barang wajib.
Proyek Abadi Masela ditaksir sanggup memproduksi 9,5 juta ton gas alam cair atau LNG per tahun, setara dengan lebih dari 10% impor LNG tahunan Jepang.
Selain itu, proyek ini juga diestimasikan mengakomodasi gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel kondensat per hari (BCPD).
Saat ini, pemegang hak partisipasi atau participating interest (PI) di Blok Masela adalah Inpex Masela Ltd. dengan porsi 65%. Kemudian Pertamina Hulu Energi (PHE) Masela menggenggam 20% PI dan Petrolian Nasional (Petronas) Masela Berhad sebesar 15%.
Dalam perkembangannya, SKK migas menargetkan pembangunan perdana atau groundbreaking proyek Gas Masela dilakukan pada akhir Maret 2026 atau sebelum Idulfitri 1447 H.
(azr/wdh)
