Masalah mendasar terletak pada dilema klasik fiskal Indonesia, yaitu kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan melalui ekspansi belanja publik di tengah basis penerimaan negara yang sempit. Pemerintah diperkirakan akan semakin mengandalkan belanja fiskal untuk mendukung agenda pembangunan, termasuk program ketahanan pangan dan perumahan terjangkau.
Namun, terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memperluas basis pajak malah meningkatkan risiko pelebaran defisit fiskal dalam jangka menengah, terutama jika ekspansi belanja tidak diimbangi oleh reformasi penerimaan yang signifikan.
Moody’s memperkirakan rasio utang pemerintah akan tetap stabil di sekitar 40% terhadap PDB, atau masih di bawah median negara-negara dengan peringkat serupa.
"Meski demikian, keterjangkauan utang (debt affordability) Indonesia tetap menjadi perhatian utama. Dengan rasio penerimaan terhadap PDB yang rendah, ruang fiskal menjadi terbatas dan sensitivitas terhadap perubahan sentimen pasar meningkat," kata laporan Moody's seperti dikutip dari Bloomberg News (24/2/2026).
Moody's juga menggarisbawahi adanya dimensi risiko lain yang muncul dari pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara. Ketidakpastian terkait mekanisme pembiayaan dan tata kelola lembaga ini dinilai berpotensi meningkatkan kewajiban kontinjensi pemerintah, khususnya mengingat kewenangannya atas aset badan usaha milik negara (BUMN) dan agenda investasinya yang ambisius. Tanpa kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel, eksposur fiskal implisit dari entitas semacam ini dapat dengan cepat menjadi sumber tekanan terhadap neraca pemerintah.
Outlook negatif yang dilabel Moody’s pada ini cukup mencerminkan kekhawatiran atas arah kebijakan yang semakin sulit diprediksi. Dalam jangka panjang, tergerusnya kredibilitas kebijakan berisiko dapat melemahkan fondasi stabilitas makroekonomi yang selama ini menopang pertumbuhan Indonesia.
(dsp/aji)
