"Kontribusi konsisten Jepang pasca-perang terhadap perdamaian dan stabilitas komunitas internasional telah diakui secara luas oleh masyarakat global," tambahnya.
Tanggapan tersebut menyusul adu argumen verbal antara delegasi Jepang dan China di Konferensi Keamanan Munich di tengah pembekuan hubungan yang sedang berlangsung antara kedua raksasa Asia tersebut atas komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan pada bulan November.
Pada Sabtu, Wang menyinggung sejarah agresi Jepang selama Perang Dunia II dan memperingatkan Takaichi agar tidak kembali ke militerisme, sebuah indikasi bahwa Beijing tidak berniat untuk mencoba meredakan ketegangan sekarang setelah perdana menteri Jepang tersebut memperkuat kepemimpinannya dengan kemenangan pemilihan yang bersejarah.
Ketegangan tersebut berasal dari komentar Takaichi bahwa invasi China ke Taiwan dapat dianggap sebagai "ancaman eksistensial," sebuah karakterisasi yang dapat memberi Jepang pembenaran hukum untuk mengerahkan pasukan.
Menteri Luar Negeri China mengatakan komentar Takaichi tentang Taiwan "secara langsung melanggar kedaulatan teritorial China, dan secara langsung menantang fakta bahwa Taiwan telah dikembalikan ke Tiongkok."
China mengklaim Taiwan, sebuah pulau demokratis yang berpemerintahan sendiri yang terletak di antara Jepang dan Tiongkok, sebagai bagian dari wilayahnya sendiri — sebuah pernyataan yang ditolak Taiwan. Tiongkok belum mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.
China telah memberlakukan beberapa pembatasan ekspor ke Jepang dan memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke negara tetangganya sebagai bagian dari kampanyenya untuk menekan Takaichi agar menarik kembali pernyataannya.
Namun, responsnya yang kurang tegas terhadap penangkapan kapten kapal nelayan Tiongkok pekan lalu menimbulkan spekulasi bahwa Beijing mungkin sedang menyesuaikan kembali pendekatannya terhadap Tokyo setelah kemenangan telak Takaichi dalam pemilihan.
Perdana menteri kini telah memperkuat kepemimpinannya dan mengamankan mandat yang jelas untuk agenda kebijakannya, termasuk peningkatan pengeluaran pertahanan dan mengambil sikap yang lebih tegas dalam kebijakan luar negeri. Hal itu telah meningkatkan peluangnya untuk bertahan lebih lama sebagai perdana menteri dibandingkan beberapa pendahulunya.
(bbn)
