“Inclusion error adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI tetapi justru menerima, sementara exclusion error adalah mereka yang berhak namun belum mendapatkannya,” jelasnya.
Ia menilai perbaikan berbasis desil ekonomi membuat tingkat kesalahan mulai menurun signifikan.
Meski demikian, pemerintah masih perlu melakukan pengecekan data secara lebih luas. Sepanjang 2025, Kemensos baru mampu memverifikasi lebih dari 12 juta kepala keluarga, padahal idealnya proses tersebut menjangkau lebih dari 35 juta kepala keluarga.
“Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 kami hanya mampu mengkroscek 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” paparnya.
Ia menambahkan Kemensos kini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi dan validasi data.
Selain itu, masih ada penerima di atas desil 5 yang belum dirangking karena hasil reaktivasi data, termasuk sekitar 6.000 penderita penyakit katastropik serta bayi baru lahir yang seharusnya tetap mendapat perlindungan PBI Jaminan Kesehatan.
(dec)
