Meski pemerintah memosisikan sovereign wealth fund ini sebagai instrumen stabilisasi dan penggerak investasi jangka panjang, pasar cenderung membaca langkah tersebut sebagai sinyal meningkatnya intervensi negara, baik di pasar keuangan maupun sektor riil.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh wacana keterlibatan Danantara dalam menopang likuiditas pasar saham dan pengalihan dividen tahunan BUMN sekitar US$5 miliar ke Danantara.
Sementara itu, sebuah perusahaan negara lain, yang mayoritas dipimpin purnawirawan militer, juga mengambil alih pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang disita regulator dalam setahun terakhir atas dugaan pelanggaran, dengan luas wilayah kelolaan sekitar 41 ribu kilometer, setara dengan setengah Pulau Jawa.
Jaminan regulator belum cukup meredakan kekhawatiran atas meluasnya peran negara di sektor-sektor utama, termasuk pergantian pemimpin lembaga keuangan dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
"Perubahan ini telah menggerus kepercayaan terhadap pasar domestik, yang tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan ada perubahan arah kebijakan dalam waktu dekat, yang berarti ketidakpastian masih akan berlanjut.” kata Adam Farrar, analis geoekonomi Bloomberg Economics, seperti dikutip Bloomberg News.
Bagi investor portofolio, isu utamanya bukan sekadar peran negara dalam sektor ekonomi, akan tetapi kepastian tata kelola, transparansi, dan batas intervensi. Tanpa kejelasan itu, premi risiko Indonesia berpotensi meningkat, tercermin pada tekanan rupiah, yang jadi barometer kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan.
Pasar juga masih mencermati pengumuman hasil diskusi antara petinggi MSCI dan pejabat lembaga keuangan yang akan berlangsung hari ini.
(riset/aji)
