Ia menegaskan, kondisi tersebut berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Akibat banyaknya pasien yang berobat ke luar negeri, Indonesia kehilangan potensi devisa dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya.
Dante juga mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak melakukan diskriminasi pelayanan kepada pasien berdasarkan kelas perawatan. Menurutnya, semua pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama.
“Jangan membedakan kelasnya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3,” tegasnya.
Pernyataan tersebut turut mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan terutama di rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Terutama mohon maaf, rumah sakit yang dimiliki pemerintah. Karena DKI Jakarta punya 31 rumah sakit daerah, punya 44 puskesmas, punya 292 puskesmas pembantu,” kata Pramono.
Pramono menambahkan, dirinya telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI agar aspek hospitality menjadi perhatian utama dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di Jakarta, baik bagi pasien BPJS maupun non-BPJS.
“Saya sampaikan ke Kepala Dinas, yang harus diubah, yang paling utama seperti yang dikatakan Prof Dante tadi, dalam semua tingkatan termasuk BPJS maupun non-BPJS, hospitality,” tutupnya.
(dec)
