Bhima juga menyebut bahwa saat ini banyak kebijakan pemerintah yang justru menciptakan pengangguran baru. Ia mencontohkan terkait efisiensi anggaran yang justru membuat banyak industri menjadi gulung tikar dan berujung pada pemutusan hubungan kerja.
“Keempat, memang semakin nggak relevan apa yang dipelajari di jenjang kuliah, sekolah fokusasi dengan kebutuhan industri yang berubah. Jadi link and match-nya semakin menjauh, terutama di era AI, di era banyaknya industri EV atau mobil listrik masuk, tapi banyak pekerja yang nggak disiapkan untuk masuk ke dalam ekosistem industri yang baru ini.” katanya.
Dia menyebut bahwa jika hal ini terus terjadi maka akan terdapat potensi 95 ribu orang akan menjadi korban PHK tahun ini.
Bhima mengatakan bahwa tren yang akan terus naik ini diprediksi terjadi karena situasi geopolitik dan juga situasi dalam negeri yang masih dirasa penuh ketidakpastian. Terlebih, situasi kebijakan dalam negeri, saat ini banyak yang tidak mendukung terciptanya lapangan kerja.
“Nah, investasi juga mulai melandai. Kinerja ekspor juga terpengaruh rendahnya harga komoditas. Jadi, ini semua akan menciptakan tantangan buat sektor ketenagaan kerjaan yang lebih berat.” tambah Bhima.
Terkait dengan jumlah pengangguran tersebut, Bhima menyebut bahwa pemerintah seharusnya menyediakan jaring pengaman sosial seperti Jamsostek dan BPJS Tenaga Kerja saja tidak cukup.
“Mengingat pengangguran kita juga cukup besar. [dibutuhkan] Kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan untuk mempercepat serapan tenaga kerja, tapi juga kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan untuk mempertajam insentif fiskal.” kata Bhima.
(ain)
