Maka, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras di tahun 2026 ini, salah satunya adalah memperpanjang penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) 2025 hingga akhir Januari 2026 mendatang.
“Bahwa mempertimbangkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kemudian dimana bulan Januari dan Februari juga belum terjadi panen raya, kemudian juga untuk bisa membantu masyarakat secara umum maka kita dalam proses untuk memperpanjang penyalurannya” kata Rinna
Sebagai informasi, penyaluran beras SPHP di tahun 2025 baru sekitar 53% dari target penyaluran sebesar 1,5 juta ton. Sementara itu, di tahun 2026, pemerintah mematok target penyaluran beras SPHP mencapai 1,5 juta ton beras.
“Kegiatan yang berikutnya yang dilakukan juga pada 2026 adalah Satgas Pengawasan Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Sebenarnya 2025 Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, Kepala Badan Pangan Nasional sudah menerbitkan SK No. 375 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendali Harga Beras tahun 2029.” tambahnya.
“Dan Alhamdulillah dari Satgas Pengendali Harga Beras yang sudah bekerja lebih kurang satu setengah bulan dari Oktober itu sampai akhir tahun harga beras relatif stabil baik itu untuk medium maupun premium.”
Selain itu pemerintah juga akan melakukan fasilitasi distribusi dari daerah surplus komoditas beras ke daerah defisit beras serta gerakan pangan murah.
(ell)
