Selain itu, Yayan menekankan pentingnya upaya penguatan buffer stock di tengah izin impor Solar terbatas tersebut.
Hal itu, dipandang perlu dilakukan agar pasokan tetap terjaga dan fluktuasi harga global tidak langsung membebani pasar domestik.
“Momentumnya jangan sampai terlewat. Idealnya, produksi domestik digenjot sejak akhir Januari sampai Maret. Tapi dengan demand yang melambat, saya cukup ragu target itu bisa tercapai maksimal,” pungkasnya.
Bagaimanapun, Yayan menilai efektivitas pelarangan impor Solar bagi SPBU swasta akan sangat bergantung pada kesiapan pasokan Pertamina, fleksibilitas harga, serta kecepatan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi migas nasional.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM memastikan Indonesia akan menyetop impor Solar mulai April 2026, tepatnya usai RDMP di Kilang Balikpapan dapat menjual hasil olahan kilang.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini kementeriannya sudah menyurati operator SPBU swasta untuk berkoordinasi dengan Pertamina ihwal pemenuhan pasokan Solar tahun depan.
“RDMP-nya sudah beroperasi, tapi secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan setelah itu stok cukup untuk seluruhnya termasuk swasta,” kata Laode kepada awak media di Kementerian ESDM, Rabu (24/12/2025).
Dengan begitu, Laode menyatakan badan usaha (BU) hilir migas swasta tersebut hanya mengajukan kuota impor Solar sampai Maret 2025. Sedangkan sisanya, kata Laode, akan dipenuhi oleh produksi dalam negeri dari kilang Pertamina.
(azr/naw)
