Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji perombakan total struktur harga beras nasional terutama untuk mengatasi ketimpangan harga di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang selama ini justru dibebani harga lebih mahal akibat tingginya biaya logistik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa beban distribusi yang dipikul Perum Bulog saat ini tidak rasional. Bulog hanya diberikan margin sebesar Rp50 per kilogram untuk menyalurkan beras ke seluruh pelosok negeri, sebuah angka yang dianggap mustahil untuk menutup ongkos kirim ke wilayah seperti Papua atau Maluku.

"Margin Rp50 per kilo itu kalau dikali 3 juta ton hanya Rp150 miliar. Bagaimana mungkin dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kita akan bicara dengan BPKP untuk menghitung ulang agar beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Selama ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras diatur berdasarkan zonasi (Zona 1, 2, dan 3) untuk mengakomodasi perbedaan biaya logistik. Namun, skema ini berdampak pada masyarakat di daerah 3T yang secara ekonomi lebih rentan, namun harus membayar harga beras paling tinggi.

Zulkifli mengisyaratkan adanya kemungkinan penghapusan zonasi tersebut demi keadilan sosial. Jika kebijakan ini terealisasi, maka harga beras di Pulau Jawa dan wilayah terpencil di Indonesia timur akan seragam.