Langkah yang diusulkan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali energi nuklir sebagai pilar utama strategi energi nasional.
Jepang bersiap untuk mengoperasikan kembali beberapa fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir, termasuk yang terbesar di dunia, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kashiwazaki Kariwa.
Sebagai negara dengan ketergantungan tertinggi pada bahan bakar fosil di antara negara-negara maju G7, Jepang telah lama menghadapi kritik dari kelompok lingkungan karena dinilai tidak berbuat cukup banyak dalam memerangi perubahan iklim.
Perusahaan utilitas Jepang selama ini membenarkan penggunaan bahan bakar kotor dengan alasan bahwa pengembangan tenaga surya dan angin dalam skala besar terbatas oleh kondisi geografis negara kepulauan tersebut.
Meski demikian, Jepang menargetkan peningkatan porsi energi surya dalam bauran energinya menjadi lebih dari tiga kali lipat, yakni 23%–29%, serta melipatgandakan kapasitas tenaga nuklir menjadi 20% pada tahun fiskal 2040.
Takaichi dan LDP juga menyatakan dukungan terhadap panel perovskit, teknologi surya generasi baru yang diklaim lebih efisien dan fleksibel.
Pengetatan aturan yang diusulkan untuk proyek tenaga surya ini juga menyusul peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta opini publik bahwa ladang surya yang membutuhkan lahan luas dapat mengancam habitat spesies langka.
Awal tahun ini, Kota Kushiro di Prefektur Hokkaido bagian utara mengeluarkan deklarasi penolakan terhadap pembangkit tenaga surya skala besar guna “melindungi alam.”
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rancangan undang-undang energi yang direncanakan LDP untuk diajukan ke parlemen pada tahun fiskal 2026 dan diperkirakan akan disahkan dengan dukungan partai-partai koalisi pemerintah.
(bbn)
