Erani mengaku dalam rapat terakhir yang digelar pekan lalu sudah disampaikan sejumlah masukan dari berbagai pihak terhadap kajian proyek hilirisasi yang dilakukan Danantara tersebut.
“Dari sisi misalnya kepastian bahan bakunya, pasar dalam negeri maupun ekspor kalau ada kemungkinan ekspor, terus lokasi investasi di dalam negeri dan banyak yang lain. Itu masih diberikan masukan kepada Danantara dan nanti akan disesuaikan dengan hasil kajian FS yang sudah dikerjakan oleh Danantara,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM memberikan sinyal akan mengalihkan subsidi LPG 3 Kg ke DME dari batu bara untuk membuat harga jual pengganti gas minyak cair tersebut lebih ekonomis.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan kementeriannya sedang memperhitungkan harga pokok penjualan (HPP) produk DME. Dia memastikan jika DME memerlukan subsidi, anggarannya akan berasal dari peralihan dana subsidi Gas Melon.
“Jadi kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME kalau memang ada subsidi itu kan juga merupakan pengalihan subsidi dari untuk LPG yang ada saat ini,” kata Yuliot ditemui awak media, di kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).
Di sisi lain, Senior Director Oil, Gas, Petrochemical BPI Danantara Wiko Migantoro sebelumnya mengatakan lembaganya tengah berupaya memastikan proyek gasifikasi batu bara itu bisa ekonomis untuk dikembangkan pada skala besar.
Wiko menuturkan kajian kelayakan investasi proyek DME juga telah dibahas bersama dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi untuk mencari pola distribusi serta komersialisasi yang menarik.
“Tentu saja di situ diperlukan banyak dukungan dari pemerintah ya, agar kelak harga dari DME ini bisa lebih kurang sama dengan LPG yang sekarang,” kata Wiko kepada awak media di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Wiko menegaskan masih mencari skema penyaluran subsidi untuk DME agar optimal dan memiliki nilai keekonomian yang menarik.
“Toh sekarang LPG juga subsidi kan? LPG juga subsidi. Kalau gambarannya sih kira-kira nanti sama, masih akan memerlukan subsidi juga,” ucapnya.
Adapun, Kementerian ESDM membeberkan konsumsi LPG 3 Kg bakal melebar ke level 8,5 juta ton, terpaut dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta ton.
Pada tahun lalu, serapan subsidi untuk Gas Melon mencapai Rp80,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 41,5 juta pelanggan.
Sementara itu, alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 adalah Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun.
(azr/wdh)
