Korban berusia 63 tahun itu menjadi warga sipil Thailand pertama yang meninggal dunia secara langsung akibat serangan Kamboja. Sementara itu, sembilan orang lainnya dilaporkan meninggal akibat kondisi medis yang sudah ada sejak konflik kembali pecah pekan lalu.
Kementerian Luar Negeri Thailand pada Minggu mengajukan protes kepada badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan menuduh Kamboja melancarkan serangan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap sasaran nonmiliter.
Seorang prajurit Thailand juga tewas akibat tembakan artileri Kamboja di distrik yang sama, sehingga jumlah korban tewas di pihak Thailand menjadi 16 tentara, dengan 327 lainnya luka-luka. Kamboja belum mengungkapkan jumlah korban militernya.
Angkatan Laut Thailand memberlakukan jam malam mulai Minggu di lima distrik di Provinsi Trat, wilayah pesisir tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Koh Kong, Kamboja. Sebelumnya, militer Thailand juga memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah di Provinsi Sa Kaeo, timur laut Thailand.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Minggu memuji apa yang ia sebut sebagai kekuatan dan persatuan negaranya. Ia menyerukan kepada warga Kamboja untuk mendukung “tentara heroik” dalam menjalankan misi “melindungi kedaulatan dan martabat wilayah Kamboja.”
Pemerintah Kamboja pada Minggu menuduh Thailand mengerahkan jet tempur untuk menjatuhkan bom di salah satu wilayah.
Sejak pekan lalu, konflik ini telah menewaskan puluhan orang di kedua pihak, termasuk 11 warga sipil Kamboja sebagaimana dilaporkan otoritas setempat. Lebih dari setengah juta orang terpaksa mengungsi.
Pertempuran kembali pecah di sepanjang perbatasan kedua negara sepanjang 800 kilometer pada 7 Desember, menjadi eskalasi paling serius sejak lima hari bentrokan sengit pada Juli lalu yang dihentikan melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang saat itu mengancam menghentikan perundingan dagang dengan kedua negara.
Bentrok terbaru ini juga menggagalkan “Kesepakatan Perdamaian Kuala Lumpur” yang ditandatangani para pemimpin Thailand dan Kamboja pada pertemuan regional di Malaysia pada Oktober. Trump pada Jumat lalu mengklaim telah memediasi gencatan senjata baru, namun Anutin membantah telah tercapai kesepakatan apa pun.
Kesepakatan sebelumnya mengatur langkah-langkah penarikan pasukan dan senjata berat oleh kedua negara, dengan Thailand dijadwalkan membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahannya. Namun bulan lalu, Thailand menangguhkan pelaksanaan kesepakatan tersebut setelah empat prajuritnya terluka akibat ranjau darat yang menurut militer Thailand baru dipasang oleh Kamboja—tuduhan yang dibantah Phnom Penh.
Sikap keras Anutin dalam konflik perbatasan serta retorika nasionalisnya dinilai berpotensi mendongkrak popularitas dirinya dan Partai Bhumjaithai yang konservatif menjelang pemilihan umum Thailand, yang sementara dijadwalkan berlangsung pada awal Februari.
Meski demikian, sebuah survei bulan ini menunjukkan tingkat dukungan terhadap Anutin menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Pemerintahannya juga menuai kritik atas respons yang dinilai lambat dalam menangani sejumlah banjir terparah yang melanda Thailand selatan dalam beberapa dekade terakhir.
(bbn)
