“Kita datang hari ini ke Pak Purbaya untuk lebih mempertegas bagaimana soal impor ini. Kita sebagai pengusaha dalam negeri, mestinya kan bisa dibikin di dalam negeri. Itu kan kerjaan mudah, kerjaan tukang las. Karena konstruksi baja ini bahaya, karena ini kan industri padat karya, ribuan orang yang bekerja di industri itu,” sebutnya.
Ia mengungkap, 1 juta ton baja impor itu masuk ke Tanah Air sudah dalam kondisi terpasang dan bukanlah bahan baku. Sehingga, hal itu dinilai dapat mematikan industri hulu dan hilir yang ada di dalam negeri.
“Iya sudah, sudah terpasang. Misalnya, kayak mau bikin Gudang, itu sudah jadi, bukan bahan bakunya. Itu kan mematikan industri hulu-hilir juga,” tegasnya.
Dari pertemuan dengan Menkeu, Budi mengungkap bahwa pemerintah akan mencarikan solusi yang sesuai dengan kewenangannya.
“Pak Purbaya akan tetap mencarikan solusi sesuai dengan kewenangannya di kementerian. Makanya waktu itu juga datang ke bea cukai, karena kita juga untuk menertibkan juga impor-impor konstruksi baja ini, sesuai nggak dengan HS code?” kata Budi Harta.
Sejumlah pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menemui Purbaya hari ini usai melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) awal pekan lalu. Ketua KADIN, Anindya Bakrie mengatakan bahwa kedatangan pengusaha tersebut dalam rangka memenuhi undangan sang menteri keuangan,
“Beliau mengundang KADIN sektor per sektor. Nah, tadi kami datang dengan asosiasi-asosiasi dan juga para pelaku yang memang di tiga bidang atau sektor.” kata Anin, Kamis (11/12/2025).
Ketiga sektor yang dimaksud adalah baja, baik dari hulu hingga hilir. Kemudian, sektor alas kaki dan juga sektor tekstil.
“Jadi kayak tadi kita bicara ya mengenai baja. Ya, terutama dari sisi impor lah. Karena banyak anggota-anggota kami melalui asosiasi yang menyampaikan bahwa ya tolong impornya dilihatin.” kata Anin.
Dia mengatakan pengusaha baja mengeluhkan legalitas impor baja yang saat ini membanjiri Indonesia. Selain itu ia juga menyoroti perizinan impor yang dilakukan pemerintah, meski produsen baja dalam negeri sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan domestik.
Dengan asistensi Sultan Ibnu Affan
(ell)
