“Risiko ke arah penambahan anggaran subsidi tetap besar jika tren overkuota dan kenaikan konsumsi berlanjut, sementara harga energi global berbalik naik. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan realisasi volume LPG 3 Kg hampir selalu melampaui kuota,” kata Syafrudin ketika dihubungi, dikutip Minggu (30/11/2025).
Dia memandang pola tersebut memberikan sinyal bahwa strategi memaksa tambahan volume masuk ke pagu lama hanya menjadi solusi sementara.
Syafrudin menilai jika pelebaran volume terus berulang maka pemerintah akan dihadapi pilihan untuk menambah anggaran subsidi melalui APBN Perubahan (APBNP) atau memberikan kompensasi menggungung di neraca PT Pertamina (Persero).
“Keduanya tetap berarti beban fiskal bertambah, hanya berbeda cara pencatatan,” tegas dia.
Dia menegaskan pemerintah seharusnya mengakui bahwa kebocoran subsidi masih terus terjadi, sehingga memicu overkuota subsidi LPG 3 Kg.
Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengetatan penyaluran LPG bersubsidi yang telah dirancang untuk 2026 dan mengoreksi pagu subsidi sesuai dengan pola konsumsi riil.
“Tanpa kombinasi pengetatan dan penyesuaian anggaran, tambahan volume pada akhirnya hampir pasti berujung pada penambahan beban fiskal, entah melalui revisi resmi ataupun melalui kompensasi tersembunyi,” ungkap dia.
Anggaran Tetap
Syafruddin memandang penambahan kuota LPG 3 Kg bersubsidi sekitar 350.000 ton untuk akhir tahun ini memang bisa dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi Gas Melon tersebut.
Dia menyatakan jika asumsi harga gas minyak cair dunia dan nilai tukar rupiah saat penyusunan APBN lebih tinggi dibanding realisasi, maka secara teknis masih terdapat anggaran yang bisa dimanfaatkan pemerintah.
“Dari sudut pandang politik anggaran, pemerintah tentu tergoda memanfaatkan ruang ini untuk menghindari stigma 'APBN jebol'."
Meski begitu, secara ekonomi, tambahan volume tetap berarti negara menanggung konsumsi lebih besar. "Hanya saja selisihnya tertutup oleh kondisi harga global yang sedang bersahabat,” kata Syafruddin,
Pola serupa menurutnya juga terjadi beberapa tahun terakhir, ketika realisasi volume terus naik dari 7,5 juta ton pada 2021 menjadi 8,2 juta ton pada 2024, sedangkan pagu subsidi justru turun dari puncak Rp100,4 triliun pada 2022 menjadi Rp80,2 triliun pada 2024.
“Selain itu, penghematan dari program jaringan gas [jargas] rumah tangga yang diklaim menghemat subsidi hingga Rp1,7 triliun per tahun juga bisa memberi ruang untuk mengakomodasi tambahan volume LPG dalam pagu yang sama,” ungkap dia.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan penambahan kuota LPG 3 Kg bersubsidi sekitar 350.000 ton untuk akhir tahun ini.
Usulan penambahan kuota tabung gas melon itu belakangan disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Bahlil menerangkan penambahan kuota LPG 3 Kg dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan permintaan pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru, menyangkut dengan LPG, tidak ada masalah,” kata Bahlil selepas Ratas di Istana Negara.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan, penambahan kuota itu tidak bakal membebani APBN 2025. Bahlil beralasan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sepanjang tahun ini berada di bawah asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian, terdapat ruang relatif lebar untuk menambah kuota komoditas subsidi tersebut.
“Tidak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun,” kata Bahlil.
“Sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu tidak sampai Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77 triliun sampai Rp78 triliun,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM membeberkan konsumsi LPG 3 Kg bakal melebar ke level 8,5 juta ton, terpaut dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta ton.
Adapun alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 adalah Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun.
(azr/wdh)
