Penelitian lain yang diterbitkan pada Rabu oleh pemerintah menemukan bahwa serangan siber besar-besaran menelan biaya sekitar £14,7 miliar (US$19,4 miliar) per tahun, setara dengan 0,5% dari PDB Inggris.
Pejabat pemerintah menyatakan bahwa hingga 1.000 perusahaan akan berada dalam lingkup undang-undang ini. Jika disetujui di Parlemen, RUU ini akan mengatur perusahaan yang menyediakan layanan kepada organisasi seperti NHS untuk pertama kalinya. Sanksi baru akan diberlakukan bagi entitas yang melanggar undang-undang tersebut.
Pusat Keamanan Siber Nasional (National Cyber Security Centre/NCSC) menjelaskan bahwa terdapat 204 serangan siber yang “berdampak nasional” terhadap Inggris dalam 12 bulan sebelum Agustus 2025, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Badan ini memperingatkan pada Oktober bahwa “paparan kolektif kita terhadap dampak serius meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.”
Richard Horne, CEO NCSC, menyambut baik rancangan undang-undang ini sebagai langkah maju yang signifikan. “Dampak nyata serangan siber belum pernah sejelas ini dalam beberapa bulan terakhir,” katanya.
Musim panas ini, serangkaian serangan siber besar-besaran menargetkan retailer Inggris, termasuk Marks & Spencer Group Plc. Pada Agustus, serangan terhadap Jaguar Land Rover melumpuhkan pabrik manufaktur perusahaan dan menghentikan produksi mobil selama lebih dari sebulan, menyebabkan kerugian ekonomi Inggris sebesar £1,9 miliar.
Serangan siber merusak lainnya menargetkan sektor pemerintah dan kesehatan. Serangan siber terhadap kontraktor NHS pada 2024 mengakibatkan dokter membatalkan ribuan janji temu dan setidaknya satu kematian.
(bbn)
