Ia juga menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal. OJK telah menutup 300 kasus penawaran investasi legal dan 1.500 pinjaman online ilegal sepanjang tahun 2025.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyoroti pentingnya perubahan perilaku finansial di kalangan pekerja migran. Ia menyebut sekitar 70% pendapatan PMI masih digunakan untuk konsumsi, terutama untuk kebutuhan gaya hidup.
Oleh karena itu, ia berpandangan perlu adanya edukasi atau literasi keuangan bagi para pekerja imigran RI ini.
"Maka tadi ada investasi ditawarkan. Bisa beli emas di Pegadaian salah satunya. Bisa juga ada [investasi] di Bursa efek, kalau mau main di investasi dan lain-lain. Jadi diberikan edukasi, diberikan beberapa pilihan-pilihan," kata Mukhtarudin.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem remitansi yang lebih efisien, cepat, dan murah, dengan memanfaatkan platform keuangan milik dalam negeri agar dana remitansi dapat langsung masuk ke sistem perbankan nasional.
"Selama ini kan remitansi atau pengiriman [uang] menggunakan sistem keuangan internasional ya, uangnya masuk ke sana kan ada biaya pengiriman. Nanti kita menyiapkan bagaimana mengirim remitansi menggunakan yang kita punya sendiri, sehingga uangnya balik ke kita bukan ke pihak punya jasa," jelasnya.
"Jadi, mereka ada pilihan-pilihan lah, yang tentu dengan benefit yang menguntungkan bagi pekerja migran, cepat aman, murah," tegasnya.
(ell)
