Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai bahwa masyarakat perlu memahami makna dari indikator HLS. Menurutnya, angka tersebut hanya mencerminkan potensi, bukan kondisi faktual.
“Harapan lama sekolah itu harapan, potensi. Jadi ini prediksi masa depan, bukan kenyataan. Untuk membaca kondisi yang realistis, lihatlah rata-rata lama sekolah,” kata Ubaid kepada Bloomberg Technoz.
Ia menjelaskan, walau program wajib belajar 12 tahun telah berjalan lebih dari satu dekade, faktanya rata-rata lama sekolah di Indonesia masih berkisar 9 tahun. “Artinya baru sampai SMP. Bahkan di beberapa daerah, masih banyak anak yang tidak lulus SD,” ujarnya.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, pada 2025 terdapat 3,9 juta anak tidak sekolah (ATS) di seluruh Indonesia yang dilihat Jumat (07/11) pagi . Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan 664.335 anak, disusul Jawa Tengah (353.525 anak) dan Jawa Timur (372.666)
Faktor penyebabnya meliputi drop out (DO), lulus tanpa melanjutkan (LTM), terutama di kelompok usia di bawah 15 tahun. Sumatera Utara mencatat 249.681 anak tidak sekolah, sedangkan Riau sebanyak 107.391 anak.
Wilayah DKI Jakarta pun tidak luput dari persoalan serupa, dengan total 103 ribu anak tidak sekolah. Rinciannya, 32.747 anak drop out, 21.577 anak tidak melanjutkan.
Iman menegaskan, angka-angka tersebut menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Pemerintah jangan hanya fokus mengejar statistik seperti HLS. Yang penting adalah memastikan anak-anak benar-benar bisa menyelesaikan pendidikannya,” ujarnya.
Angka Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan Data Kemendikdasmen, Jumat (7/11)
1. Jawa Barat - 669.062 anak
2. Jawa Timur - 373.239 anak
3. Jawa Tengah - 353.790 anak
4. Sumatera Utara - 249.901 anak
5. Riau - 107.397 anak
6. DKI Jakarta -104.112 anak
7. Aceh -80.862 anak
8. Sumatera Barat, 68.914 anak
9. Jambi- 58.542 anak
10. Yogyakarta - 16.682 anak
5 Wilayah Anak Drop Out dari SD-SMK
Jawa Barat (199.578 anak)
- PAUD : 6 anak
- SD : 42.717 anak
- SMP : 72.233 anak
- SMA/SMK: 84.622 anak
Jawa Timur (116.769 anak)
- PAUD : 13 anak
- SD : 17.298 anak
- SMP : 42.684 anak
- SMA/SMK: 56.774 anak
Jawa Tengah (108.929 anak)
- PAUD : 3 anak
- SD: 18.435 anak
- SMP: 44.589 anak
- SMA/SMK: 45.902 anak
SUMATERA UTARA (66.140 anak)
- PAUD : 2 anak
- SD: 16.087 anak
- SMP: 19.291 anak
- SMA/SMK: 30.760 anak
5. Sumatera Barat (34.433 anak)
- SD: 8.695 anak
- SMP: 12.350 anak
- SMA/ SMK : 13:388 anak
Program Pendidikan Dinilai Belum Berdampak
Ubaid juga menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda yang dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap lama sekolah anak Indonesia.
“Sekolah-sekolah ini baru berjalan satu tahun, jadi belum bisa menurunkan angka putus sekolah. Jumlah anak tidak sekolah masih tinggi, sekitar 4,2 juta anak, bahkan trennya naik,” kata Ubaid.
Ia menekankan bahwa sistem seleksi masuk sekolah justru bisa memperbesar ketimpangan. “Anak-anak harus didampingi, difasilitasi, dan diberikan akses bangku sekolah, bukan dipaksa ikut seleksi yang kompetitif hingga ada yang gagal,” ujarnya.
Akses Pendidikan Lebih Berpengaruh
Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menilai bahwa peningkatan HLS dan RLS lebih disebabkan oleh pemerataan akses pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat, bukan oleh program eksklusif pemerintah.
“Perbaikan sekolah yang rusak, bantuan seperti KIP dan PIP, serta meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak sangat berpengaruh,” kata Iman.
Menurutnya, program seperti SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat masih terlalu kecil cakupannya. “Sekolah Rakyat baru dimulai tahun ajaran 2025–2026 dan hanya di sekitar 50 titik. Jumlah siswanya pun masih di bawah 10 ribu anak, jadi belum bisa berdampak nasional,” jelasnya.
Menurut Iman, tanpa langkah nyata untuk memperluas akses dan memperbaiki mutu pendidikan, angka HLS hanya akan menjadi ilusi optimisme. “Kalau di lapangan anak-anak masih banyak yang putus sekolah, maka harapan 13 tahun itu hanya angka di atas kertas,” pungkasnya.
Alokasi Anggaran Sekolah Unggul Garuda-Rakyat
Pesiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026 menyiapkan alokasi anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Prabowo menyebut pendidikan sebagai “senjata ampuh” untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan memberantas kemiskinan. Dua program unggulannya adalah Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, yang digadang menjadi jembatan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.
Program Sekolah Rakyat mendapat alokasi sekitar Rp7 triliun di 2025, dan naik menjadi Rp24,9 triliun di 2026 untuk membangun 200 sekolah dan biaya operasional. Biaya per siswa diperkirakan mencapai Rp48,2 juta per tahun, namun hingga pertengahan 2025 realisasi fisiknya baru sekitar Rp327 miliar. Sementara itu, program Sekolah Unggul Garuda mengantongi anggaran sekitar Rp9 triliun, dengan biaya pembangunan satu sekolah mencapai Rp200 miliar.
Kendati anggarannya besar, para pengamat menilai efek kedua program ini terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah masih belum terasa. “Selama pemerataan pendidikan belum tercapai dan anak-anak masih sulit mengakses sekolah, angka rata-rata lama sekolah akan tetap stagnan,” ujar Ubaid menutup.
(dec)
