Juru bicara militer Sudan, Asim Abdel-Wahab, belum memberikan komentar atas laporan ini. Hal serupa juga berlaku untuk juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir dan RSF, Nizar Ahmed.
“Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam upaya mendorong penyelesaian damai atas konflik di Sudan,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, kepada wartawan pada Selasa. Ia menambahkan bahwa Washington bekerja sama dengan Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan pihak lainnya dalam proses perdamaian yang mencakup penanganan krisis kemanusiaan dan tantangan politik jangka panjang.
Leavitt mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Selasa pagi. Rubio menegaskan bahwa pemerintahan AS “sangat berkomitmen” dalam isu tersebut. “Kami ingin konflik ini berakhir secara damai, seperti halnya banyak konflik lain sebelumnya,” ujar Leavitt. “Namun kenyataannya, situasi di lapangan saat ini sangat kompleks.”
Inisiatif perdamaian terbaru Washington muncul setelah laporan mengenai kekejaman massal di wilayah barat Sudan, Darfur, termasuk dugaan tewasnya sekitar 2.000 orang di El-Fasher setelah milisi RSF merebut wilayah itu bulan lalu. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), puluhan ribu warga juga melarikan diri dari ibu kota negara bagian Darfur Utara yang dilanda kelaparan.
Pemimpin RSF, Mohammed Hamdan Dagalo, pada 29 Oktober lalu menyatakan akan membentuk komite untuk menyelidiki insiden tersebut.
‘Kekerasan yang Tak Terbayangkan’
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa menyerukan penghentian segera pertempuran. Konflik di Sudan, ujarnya, “berada di luar kendali.”
“Kami terus menerima laporan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia,” kata Guterres dalam konferensi pers di Doha, Qatar. “Saya kembali menyerukan diakhirinya kekerasan yang tak terbayangkan ini.”
Perebutan kota El-Fasher setelah pengepungan lebih dari satu tahun menjadi kemenangan besar bagi RSF dan meningkatkan risiko terjadinya perpecahan ala Libya, di mana militer Sudan menguasai ibu kota Khartoum dan Port Sudan di timur, sementara sebagian besar wilayah Darfur di barat dikuasai RSF.
Laporan Integrated Food Security Phase Classification yang dirilis Senin menunjukkan bahwa kelaparan masih melanda Sudan, termasuk di El-Fasher.
“Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga Januari 2026,” tulis lembaga yang berbasis di Roma itu. “Hanya penghentian pertempuran yang dapat mencegah lebih banyak korban jiwa serta mengendalikan tingkat kelaparan dan malnutrisi akut.”
UEA, yang menjadi anggota kelompok diplomatik “Quad” bersama AS, Arab Saudi, dan Mesir, juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan. Negara-negara tersebut sempat bertemu di Washington pada Oktober lalu bersama perwakilan kedua pihak yang bertikai, namun belum mencapai kesepakatan, menurut seorang pejabat UEA.
Penasihat Presiden AS, Massad Boulos, bulan lalu bertemu dengan panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan di Kairo untuk membahas pencabutan sanksi dan potensi investasi di sektor mineral Sudan sebagai imbalan atas komitmen terhadap perjanjian damai.
Boulos mengatakan pada 20 Oktober bahwa ia telah berdiskusi dengan anggota Quad lainnya mengenai gencatan senjata tersebut, yang ia sebut sebagai “prioritas utama,” bersamaan dengan upaya mengakhiri pengepungan El-Fasher.
Menurut perkiraan pemerintah AS pada 2024, setidaknya 150.000 orang telah tewas dalam konflik Sudan — angka yang kini diperkirakan jauh lebih tinggi.
(bbn)
