Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dari praktik mafia dan kebocoran kekayaan negara.

Dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta, Rabu (29/10), Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah harus dijaga agar benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.

“Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pintar yang merasa bisa mengakali rakyat dan pemimpin politik,” ujar Prabowo tegas di hadapan jajaran Polri dan tamu undangan.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil menyita 214,84 ton narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp29,37 triliun selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, atau setahun masa pemerintahannya.

Menurutnya, pencapaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan sebuah penyelamatan besar bagi masa depan bangsa. “Keberhasilan ini sama dengan menyelamatkan 629 juta jiwa manusia dari potensi kerusakan akibat narkoba, atau lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa ancaman terhadap bangsa hadir dalam berbagai bentuk. “Ada yang bersifat fisik seperti ancaman militer. Ada juga ancaman psikologis dan ancaman secara politis,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa ancaman narkoba merupakan bahaya yang tidak kalah besar dari ancaman lainnya. “Dan ancaman yang tidak kalah berbahaya adalah ancaman narkoba,” lanjutnya.

Presiden mengibaratkan kondisi ekonomi negara seperti tubuh manusia yang bergantung pada darah sebagai sumber kehidupan. “Bila darah itu terus bocor, tubuh akan mati. Begitu juga bangsa. Kalau kekayaan kita terus bocor, bangsa ini akan gagal,” tegasnya.

Prabowo menjelaskan bahwa sejak awal pemerintahannya, ia telah memberikan mandat khusus kepada Kapolri untuk menjalankan tiga tugas utama. “Sejak awal pemerintahannya, saya telah memberikan mandat langsung kepada Kapolri untuk memimpin tiga tugas strategis utama. Pertama pemberantasan narkoba, kedua penyelundupan, dan ketiga judi online,” ujar Prabowo.

Ketiga hal tersebut, menurutnya, menjadi akar dari lemahnya kedaulatan ekonomi nasional dan penyebab bocornya kekayaan negara ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya tidak menitip satu pun pejabat. Tidak ada titipan keluarga, tidak ada titipan ponakan. Saya hanya titip tiga hal: berantas narkoba, berantas penyelundupan, dan berantas judi online,” tegas Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menegakkan hukum tanpa ego sektoral. Ia menyebut, Polri, TNI, Kejaksaan, BPK, dan KPK harus bersinergi penuh untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan menyeluruh.

Prabowo juga menyoroti bahwa ada pihak-pihak di dalam pemerintahan yang masih mencoba mencari keuntungan pribadi atau kelompok. “Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan,” ujarnya mengulangi peringatannya.

“Mereka yang mencuri uang rakyat, uang negara, akan kita bongkar sampai ke akar-akarnya,” tambah Prabowo, menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik korupsi dan mafia birokrasi hingga tuntas.

Prabowo menilai bahwa pemberantasan mafia pemerintahan bukan hanya persoalan moral, tetapi juga syarat mutlak bagi kebangkitan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa dengan menutup kebocoran anggaran dan menegakkan integritas birokrasi, negara dapat menghemat triliunan rupiah untuk dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

“Dengan menutup kebocoran anggaran dan menegakkan integritas birokrasi, negara dapat menghemat triliunan rupiah untuk dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, seluruh pejabat negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan uang negara benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat. Ia menutup pidatonya dengan pesan kuat yang menggema di tengah lapangan Bhayangkara:

“Setiap rupiah harus dijaga untuk rakyat. Tidak boleh ada satu sen pun yang bocor. Pemerintahan ini harus benar-benar bekerja untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.