“Kami terus-menerus menyempurnakannya, baik tata kelolanya, penyelenggaraan, pengawasan, maupun regulasi yang mendukungnya,” ujarnya.
“Kemudian tata laksana, di situ ada penyelenggaraannya dengan bagus, ada pengawasan, dan seterusnya. Struktur organisasi yang belum selesai karena masih dibahas soal perlunya penambahan eselon I atau tidak. Minggu depan kita akan selesaikan,” imbuhnya.
Menurut Zulhas, penyempurnaan tata kelola menjadi langkah krusial agar program MBG dapat berjalan sempurna dan terukur di lapangan. Pemerintah juga akan membentuk tim pelaksana harian yang bertugas memantau distribusi dan efektivitas program secara rutin.
Ia menilai, selain untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga akan menimbulkan efek ekonomi yang luas di sektor pangan nasional. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, ikan, sayur, dan buah akan meningkat signifikan.
“Kalau 82,9 juta penerima manfaat butuh satu telur sehari, maka kita butuh 82,9 juta telur setiap hari. Belum ayam, ikan, dan beras. Jadi dampaknya besar sekali untuk ekonomi rakyat,” ujarnya.
Hingga kini, berdasarkan laporan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG), terdapat 13.347 titik pelaksana program dengan 39,2 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan seluruh 82,9 juta sasaran tercapai paling lambat Maret 2026. “Tidak boleh ada tawar-menawar, semua harus terlaksana,” tegas Zulhas.
(dec/spt)
