Secara kumulatif, Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka pengajuan mencapai 227.865 unit, jauh meninggalkan pesaing terdekatnya, Jawa Tengah, yang hanya mencatat 62.136 unit, dan Sulawesi Selatan di posisi ketiga dengan 59.984 unit.
Provinsi lain yang mencatat permintaan tinggi termasuk Banten (58.766), Jawa Timur (54.717), dan Sumatera Selatan (53.321), menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah isu nasional yang signifikan.
Di tingkat kabupaten/kota, permintaan di Jawa Barat didominasi oleh wilayah penyangga ibu kota. Kabupaten Bekasi menjadi kontributor terbesar dengan 10.556 unit rumah subsidi terserap. Diikuti ketat oleh Kabupaten Bogor, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk tercepat, mencatat 7.864 unit.
Daerah industri dan penyangga lainnya, seperti Kabupaten Karawang (5.221 unit), juga menunjukkan tingkat penyerapan yang substansial. Sementara itu, daerah yang lebih jauh seperti Kabupaten Cirebon (3.866 unit) dan Kabupaten Garut (3.012 unit) juga menunjukkan permintaan yang solid.
Tingginya permintaan di Bekasi dan Bogor mengonfirmasi tren urbanisasi yang kuat, di mana pekerja memilih tinggal di pinggiran kota untuk mendapatkan harga rumah yang lebih terjangkau, meskipun harus berkompromi dengan jarak tempuh ke pusat kota.
Data ini menjadi indikator penting bagi pemerintah dan pengembang dalam memetakan strategi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah yang mengalami akselerasi pertumbuhan hunian MBR.
(ain)
