Bloomberg Technoz, Jakarta - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan hasil konkret dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Berdasarkan laporan NEXT Indonesia Research & Publications, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi selama periode tersebut.

“Nilai tersebut berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, dan penguasaan kembali kawasan hutan,” dikutip dari laporan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dikeluarkan NEXT Indonesia Research & Publications, Sabtu (18/10).

Hasil pengembalian dana ini disebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem hukum dan meningkatkan akuntabilitas di sektor publik. Langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas nasional.

43 Kasus Korupsi Terungkap dalam Satu Tahun

Laporan NEXT Indonesia mencatat, selama setahun pemerintahan berjalan, Prabowo gencar memburu koruptor. Tercatat ada 43 kasus korupsi ditangani Kejaksaan Agung dan KPK sepanjang periode tersebut.

“Dari pemberantasan korupsi ini Kabinet Merah Putih dalam setahun terakhir mampu menekan kerugian negara hingga Rp320,4 triliun,” demikian catatan NEXT Indonesia.

Kasus terbesar yang berhasil diungkap aparat penegak hukum adalah korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero). Nilai kerugian dari kasus yang terjadi pada periode 2018-2023 ini sebanyak Rp285 triliun.

Kasus tersebut disebut sebagai salah satu pelanggaran terbesar yang berhasil diurai aparat dalam sejarah industri energi Indonesia. Pemerintah menilai langkah ini menjadi bukti bahwa hukum tetap dijalankan secara tegas dan menyeluruh tanpa pandang bulu.

Prabowo Tegaskan Korupsi adalah “Penyakit Berbahaya”

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya pada momen dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St Regis, Jakarta, Rabu (15/10).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menilai korupsi sebagai ancaman besar yang harus diberantas dengan ketegasan. Ia menyebut korupsi sebagai penyakit yang bisa menghancurkan bangsa jika dibiarkan.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Prabowo.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Prabowo menempatkan perang melawan korupsi sebagai fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Ia percaya, tanpa tata kelola pemerintahan yang bersih, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan berkelanjutan.

Langkah Tegas Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan dalam mengungkap 43 kasus dan mengembalikan Rp1,7 triliun hasil korupsi tidak lepas dari sinergi antarlembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, Polri, dan lembaga keuangan negara.

Selain fokus pada penindakan, pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui reformasi sistem dan digitalisasi birokrasi. Transparansi anggaran dan peningkatan pengawasan menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

Para analis menilai, capaian ini menunjukkan arah baru pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada efektivitas hukum dan integritas aparatur negara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Capaian pengembalian dana Rp1,7 triliun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap lini pemerintahan agar praktik korupsi dapat ditekan sedini mungkin.

Laporan NEXT Indonesia menyimpulkan bahwa kerja keras aparat hukum dan kebijakan tegas pemerintah dalam satu tahun pertama ini menjadi pondasi penting bagi reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan langkah yang konsisten, pemerintahan Prabowo diyakini dapat membawa Indonesia menuju era baru tata kelola pemerintahan yang kuat, tegas terhadap korupsi, dan berpihak pada kepentingan rakyat.